Berbeda dengan dua tahun lalu, kini

Berbeda dengan dua tahun lalu, kini KIPP berkibar sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang paling siap untuk memantau pemilihan umum mendatang, dengan ditopang dana oleh banyak sumber, termasuk dari United Nations Development Program. Sekjennya, Mulyana W. Kusumah, yang biasanya berdiri berseberangan dengan pemerintah, sekarang diminta oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum, yaitu Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, untuk duduk dalam Komite Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum, atau yang juga dikenal sebagai Tim 11.

Jaringan yang telah dibuat KIPP sampai sat ini telah menjangkau 23 propinsi. Menurut Standarkiaa, salah seorang anggota presidium KIPP mengatakan bahwa mereka akan menerapkan sampling area serta merencanakan membuat penghitungan cepat, tabulasi suara secara paralel di wilayah Jawa dan Bali. KIPP merupakan satu-satunya lembaga yang berpengalaman melaksanakan pemantauan pemilu di Indonesia. Lembaga ini menyusun modul pelatihan untuk pemantauan pemilu, meskipun masih perlu disesuaikan dengan perkembangan terbaru. Menurutnya pula, diperlukan standar pemantauan yang sama di antara para lembaga pemantau pemilu yang sekarang banyak bermunculan. Wandy N Tuturoong, anggota presidium KIPP berpendapat, agar lembaga-lembaga pemantau pemilu bersama-sama membentuk semacam clearing house untuk menyatukan temuan mereka di lapangan, sebelum mengumumkan kepada masyarakat.

KIPP juga mengusulkan peradilan khusus untuk menyelesaikan secara hukum sengketa dan kasus-kasus pelanggaran pemilu seperti penyalahgunaan wewenang pejabat untuk kepentingan partai politik tertentu. Menurut Sirra Prayuna, salah seorang anggota presidium KIPP, peradilan khusus ini bahkan bisa diberi wewenang untuk memutuskan apakah pemilihan umum di suatu desa atau wilayah administratif pemerintahan di atasnya perlu diulang atau tidak. Karena lembaga independen pengawas pemilu secara formal tidak memiliki kewenangan menentukan absah-tidaknya pemilu.

Divisi advokasi KIPP telah memperoleh dukungan dari 70 advokat dan pengacara untuk menangani kasus-kasus legal dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam pelatihan training for trainers yang diselenggarakan KIPP pada hari Sabtu (13/2), mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmaja mengatakan perlunya kesamaan persepsi umum mengenai asas jujur dan adil dalam pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Perbedaan persepsi asas jujur dan adil ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi pelaksanaan dan hasil-hasil pemilu. Pembentukan kesamaanpersepsi mengenai asas jurdil dapat dilakukan dengan menyusun data lengkap mengenai permasalahan yang terjadi dalam pemilu terdahulu. Anatomi permasalahan umum disusun dan antisipasi untuk menghadapinya.. Syaratnya harus ada pengertian dasar yang disepakati bersama serta ukuran etika yang jelas.

Dalam pernyataan sikapnya, KIPP menuntut pemerintah tidak membuat keputusan yang melawan arus dalam penyelenggaraan pemilu, dengan menempatkan orang-orang yang diragukan kredibilitasnya dan kapabilitasnya dalam KPU. Pemerintah juga didesak segera mengganti wakil pemerintah itu dengan orang yang memiliki kemampuan dan keberpihakan pada gerakan reformasi, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta membuka kases seluasnya kepada masyarakat untuk menentukan wakil pemerintah. Sementara untuk mendapatkan wakil parpol yang berkualitas dalam KPU, para parpol harus menetapkan mekanisme demokratis dalam menentukan wakilnya.

Hasil (Inggris) 1:

Berbeda dengan dua tahun lalu, kini KIPP berkibar sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang paling siap untuk memantau pemilihan umum mendatang, dengan ditopang dana oleh banyak sumber, termasuk dari United Nations Development Program. Sekjennya, Mulyana W. Kusumah, yang biasanya berdiri berseberangan dengan pemerintah, sekarang diminta oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum, yaitu Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, untuk duduk dalam Komite Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum, atau yang juga dikenal sebagai Tim 11.Jaringan yang telah dibuat KIPP sampai sat ini telah menjangkau 23 propinsi. Menurut Standarkiaa, salah seorang anggota presidium KIPP mengatakan bahwa mereka akan menerapkan sampling area serta merencanakan membuat penghitungan cepat, tabulasi suara secara paralel di wilayah Jawa dan Bali. KIPP merupakan satu-satunya lembaga yang berpengalaman melaksanakan pemantauan pemilu di Indonesia. Lembaga ini menyusun modul pelatihan untuk pemantauan pemilu, meskipun masih perlu disesuaikan dengan perkembangan terbaru. Menurutnya pula, diperlukan standar pemantauan yang sama di antara para lembaga pemantau pemilu yang sekarang banyak bermunculan. Wandy N Tuturoong, anggota presidium KIPP berpendapat, agar lembaga-lembaga pemantau pemilu bersama-sama membentuk semacam clearing house untuk menyatukan temuan mereka di lapangan, sebelum mengumumkan kepada masyarakat.KIPP also proposed a special justice to settle legal disputes and cases of electoral offences such as abuse of official authority for the benefit of a particular political party. According to Sirra Prayuna, one of the members of the presidium of the KIPP, this particular trial could even be given the authority to decide whether the elections in a village or Administrative Region Government on it need to be repeated or not. Because independent agency election formally does not have the authority to determine whether a valid-elections.KIPP advocacy Division has gained the support of 70 of the advocate and lawyers to handle legal cases in organizing elections.In the training of trainers held training for KIPP on Saturday (13/2), former State Minister of Environment Sarwono Kusumaatmaja said of life, the need for a common perception regarding the similarity principle of honest and fair elections before the implementation of the elections. The difference in perception of the principle of fair and just it would be a threat for the implementation and the results of the election. The formation of kesamaanpersepsi on the basis of jurdil can be done by drawing up complete data on problems occurred in previous elections. Anatomy of general issues compiled and anticipation to deal with it. .. However there must be a mutually agreed understanding as well as the size of the clear ethics.Dalam pernyataan sikapnya, KIPP menuntut pemerintah tidak membuat keputusan yang melawan arus dalam penyelenggaraan pemilu, dengan menempatkan orang-orang yang diragukan kredibilitasnya dan kapabilitasnya dalam KPU. Pemerintah juga didesak segera mengganti wakil pemerintah itu dengan orang yang memiliki kemampuan dan keberpihakan pada gerakan reformasi, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta membuka kases seluasnya kepada masyarakat untuk menentukan wakil pemerintah. Sementara untuk mendapatkan wakil parpol yang berkualitas dalam KPU, para parpol harus menetapkan mekanisme demokratis dalam menentukan wakilnya.

Hasil (Inggris) 2:

In contrast to two years ago, is now KIPP fluttering as one of the most non-governmental organizations are ready to monitor the upcoming elections, with funds supported by many sources, including from the United Nations Development Program. Secretary General, Mulyana W. Kusumah, which usually stands at odds with the government, are now required by the Chief Electoral Institute, which Interior Minister Hamid Syarwan, to sit in the Preparatory Committee on the Establishment of the General Election Commission, or also known as Team 11. Networks that have KIPP made ​​up this center has reached 23 provinces. According Standarkiaa, a member of the presidium of KIPP said that they will apply the sampling area and planning to make a quick calculation, parallel vote tabulation in Java and Bali. KIPP is the only institution with experience in deploying election monitoring in Indonesia. The institute is preparing a training module for monitoring the elections, although it still needs to be adapted to the latest developments. According to him anyway, the same monitoring standards required among the election monitoring body which is now emerging. Wandy N Tuturoong, presidium member KIPP argues that election monitoring agencies together to form a sort of clearing house to bring together their findings in the field, before announcing to the public. KIPP also proposes special courts to resolve legal disputes and cases of electoral violations such as abuse of official authority for the benefit of a particular political party. According Sirra Prayuna, a member of the presidium of KIPP, a special court could even be given the authority to decide whether an election in a country or territory administratively on it need to be repeated or not. Because the agency is formally independent election monitors do not have the authority to determine whether or not a legitimate election. Division KIPP advocacy has gained the support of 70 advocates and lawyers to handle legal cases in the administration of elections. In training for trainers training KIPP held on Saturday (13 / 2), the former Minister of Environment, Sarwono Kusumaatmaja said the need for a common perception of the public regarding the principle of free and fair elections before the elections. Differences in perception and fair principle would be a threat to the implementation and results of the election. Kesamaanpersepsi establishment of the principle of free and fair can be done by compiling complete data on problems that occurred in the previous elections. Anatomy common problems and anticipation prepared to deal with it .. The requirement must be a basic understanding agreed upon as well as the size of ethics are clear. In his statement, KIPP demanded the government does not make decisions that go against the tide in the elections, by placing people who doubt its credibility and capabilities within the Commission. The Government was also urged to immediately replace it with the government representatives who have the ability and alignments in the reform movement, with the aspirations of the community and open to the public the widest kases to determine government representatives. While the representatives of political parties to get qualified in the Commission, the parties must establish a democratic mechanism in determining his deputy.