Penelitian ini dilatarbelakangi ole

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terlantar pasien BPJS Kesehatan saat mencari pengobatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, Sulitnya mencari ruang bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit, dan beberapa masyarakat yang berpendapat tentang adanya perbedaan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Etika Birokrasi dalam menyelenggarakan Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumen. Adapun fokus penelitian ini menggunakan konsep etika yang membahas etika birokrasi dalam Implementasi Program BPJS Kesehatan, yaitu Profesional, Tanggung Jawab Personal, dan Tanggung Jawab Organisasi.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Etika Birokrasi dalam Implementasi Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang sudah baik, meskipun belum dikatakan baik oleh beberapa Masyarakat. Terdapat beberapa kekurangan yang diperoleh oleh penulis dalam menggunakan teori tersebut sebagai pedoman penelitian. Adapun kekurangan yang dimaksud terletak pada : Profesional, Salah satu faktor adalah Ketersediaan Fasilitas di FASKES Tingkat 1 dan Sosialisasi Tentang BPJS Kesehaatan Kepada Masyarakat yang tidak dilakukan secara maksimal terutama bagi Masyarakat yang berada diluar Kota Pinrang. Tanggung Jawab Personal, Salah satu faktor adalah adanya beberapa Aparatur Pemerintah yang keluar saat waktu kerja padahal bukan untuk urusan pekerjaan melainkan urusan pribadi dan kurangnya informasi yang diberikan oleh FASKES tentang Prosedur Pelayanan.

Hasil (Inggris) 1:

The study was backed by the BPJS Health patients displaced by the moment to seek treatment at Clinics and hospitals, the difficulty of finding space for inpatients in the hospital, and several communities who argue about the existence of difference services provided. Therefore, the objective of this research is to find out and analyze the Ethical bureaucracy in organizing Programs of health in Pinrang BPJS.This study used a qualitative approach to the types of primary and secondary data obtained through the method of observation, interviews, and documents. As for the focus of this research uses the concept of ethics which addresses the ethical bureaucracy in Program implementation, namely Health Professional BPJS, Personal Responsibility, and the responsibility of the organization.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Etika Birokrasi dalam Implementasi Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang sudah baik, meskipun belum dikatakan baik oleh beberapa Masyarakat. Terdapat beberapa kekurangan yang diperoleh oleh penulis dalam menggunakan teori tersebut sebagai pedoman penelitian. Adapun kekurangan yang dimaksud terletak pada : Profesional, Salah satu faktor adalah Ketersediaan Fasilitas di FASKES Tingkat 1 dan Sosialisasi Tentang BPJS Kesehaatan Kepada Masyarakat yang tidak dilakukan secara maksimal terutama bagi Masyarakat yang berada diluar Kota Pinrang. Tanggung Jawab Personal, Salah satu faktor adalah adanya beberapa Aparatur Pemerintah yang keluar saat waktu kerja padahal bukan untuk urusan pekerjaan melainkan urusan pribadi dan kurangnya informasi yang diberikan oleh FASKES tentang Prosedur Pelayanan.

Hasil (Inggris) 2:

This research is motivated by displaced patients BPJS when seeking treatment at health centers and hospitals, Difficulty in finding space for inpatient care in hospitals, and some people who argue about the differences in the services provided. Therefore, the purpose of this study was to determine and analyze the Ethics bureaucracy in organizing BPJS Health Program in Pinrang.
This study used a qualitative approach with primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documents. The focus of this study uses the concept of ethics that addresses ethics bureaucracy in Program Implementation BPJS, namely Professional, Responsibility Personal, and Responsibilities of the Organization.
The results of this study explains that the Ethics bureaucracy of Program Implementation BPJS in Pinrang has been good, although not yet say either by some communities. There are some drawbacks obtained by the author in using the theory to guide research. The shortfall is located at: Professional, One factor is the availability of facilities in FASKES Level 1 and Awareness About BPJS Kesehaatan Community is not done optimally, especially for communities that are outside the City Pinrang. Personal Responsibility, One factor is the presence of several government apparatus that came out during work time when not on business but personal affairs and the lack of information provided by FASKES of Procedure.