Pasal 19Penanggulangan kemiskinan m

Pasal 19
Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 20
Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:
meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan

Hasil (Inggris) 1:

Article 19Poverty reduction is the policies, programs, and activities that are carried out against a person, family, group and/or communities that do not have or have a source of livelihood and are unable to meet the needs of a decent to humanity.Article 20Poverty reduction is aimed at:increase capacity and develop basic capabilities as well as ability of trying the poor;strengthening the role of the poor in decision-making on public policy that ensures appreciation, protection, and fulfillment of basic rights;environmental conditions and realizing economic, political, and social that allows poor people can obtain the opportunity seluasluasnya in fulfillment of basic rights and an increased standard of living in a sustainable way; and provide a sense of security for the poor and vulnerable groups

Hasil (Inggris) 2:

Article 19
Poverty alleviation is a policy, programs, and activities that are carried out on people, families, groups and / or people who do not have or have a source of livelihood and can not meet the needs befitting human beings. Article 20 Poverty reduction is intended to: increase capacity and develop basic capabilities as well as its capabilities to the poor; strengthening the role of the poor in public policy decision making that ensure respect, protection and fulfillment of basic rights; creating conditions and the economic, political, social and enable the poor have a chance seluasluasnya in the fulfillment of basic rights and the improvement of the living standards in a sustainable manner; and to provide security for the poor and vulnerable