KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGA

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN
Keselamatan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan, tidak ada kompromi dan toleransi. Pemerintah berkomitmen bahwa "Safety is Number One" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992.
Penyelenggaraan transportasi udara tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat pengguna jasa transportasi udara yang dilayani dan juga kecenderungan perkembangan ekonomi global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik, peran Pemerintah yang semula sebagai penyedia jasa dan pelaku kegiatan ekonomi, akan berubah peran menjadi sebagai regulator.
Sebagai regulator, Pemerintah hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan, melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar keselamatan penerbangan.
Pemerintah telah mempunyai Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (National Civil Aviation Security Programme) yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum.
Pemerintah memandang perlunya paradigma baru bahwa keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Perusahaan Penerbangan dan Masyarakat pengguna jasa.
Terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
b. PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 135;
d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 121;
e. Peraturan Menteri Perhubungan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan;
f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Sebagai langkah konkrit ke depan sesuai dengan ketentuan ICAO yang baru, Pemerintah telah memberlakukan Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System/ SMS) di bidang penerbangan.
Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) adalah suatu sistem monitoring yang berupa tim atau organisasi di dalam suatu perusahaan penerbangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang memonitor kinerja keselamatan dari perawatan dan pengoperasian serta memprediksi suatu bahaya, menganalisa resiko dan melakukan tindakan pengurangan resiko tersebut dengan membahas perihal keselamatan secara berkala yang dipimpin oleh Presiden Direktur Perusahaan Penerbangan sebagai pemegang komitmen safety.
Pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Keselamatan Penerbangan/CASR untuk memasukkan persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan berupa tanggung jawab keselamatan oleh Presiden Direktur, sistem mengidentifikasi bahaya, menganalisa resiko dan tindaklanjut mengurangi resiko, kewajiban melakukan evaluasi keselamatan secara berkala, indikator keselamatan, internal evaluasi, emergency response plan yang dituangkan dalam safety manual airline.
Perusahaan penerbangan menyiapkan safety manual sesuai dengan persyaratan CASR dan dilaksanakan secara konsisten serta menentukan komitmen keselamatan (safety) kepada Pemerintah dengan menetapkan safety target yang dapat diterima (acceptable safety).

KEWAJIBAN MASKAPAI PENERBANGAN
Di dalam amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Menteri Perhubungan telah menetapkan Program Pengamanan Penerbangan Sipil yang terdiri dari Program Pengamanan Bandar Udara dan Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara.
Berdasarkan Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara, dalam pengoperasiannya setiap maskapai diwajibkan membuat Airline Security Programme (ASP) dan Airline Manual (AM) yang memuat antara lain:
a. Prosedur pengoperasian pesawat udara
b. Personil pesawat udara
c. Fasiltas peralatan pesawat udara
d. Airline Contingency Plan (untuk ASP)
e. Airline Emergency Plan (untuk Airline Manual)

TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN PEMERINTAH
Bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan penumpang di udara antara lain:
a. Menjamin bahwa sarana transportasi yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan secara konsisten dan terus menerus
b. Secara konsisten dan terus menerus melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan dan peraturan keselamatan penerbangan yang berlaku;
c. Penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran pemenuhan regulasi secara admnisistrsi berupa pencabutan sertifikat.

Sedangkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain :
a. Monitoring secara kontinyu terhadap pelaksanaan kegiatan usaha jasa

Hasil (Inggris) 1:

SAFETY AND SECURITY AVIATION Safety is a by {PRODUCT_NAME}" style="z-index: 2147483647;"> top priority in the world of aviation, there is no compromise and tolerance. The Government committed that "Safety is Number One" in accordance with Act No. 15 of 1992. Organization of air transport could not be released from the economic growth of the Community air transport service users served and also the development trend of the global economy. In line with the growth of the national economy is getting better, the role of Government as a provider of original and perpetrators of economic activity, will change into a role as a regulator. As a regulator, the Government is only in charge of issuing various rules, carrying out certification and oversight in by {PRODUCT_NAME}" style="z-index: 2147483647;"> order to ensure this air transport aviation safety standards. The Government has had a National Civil Aviation Security Programme (National Civil Aviation Security Programme) aimed at security and flight safety, regularity and continuity of civil aviation in Indonesia by providing protection to the passengers, the crew of the aircraft, the aircraft, the officers in the army and the public, and installations in the area of the airport from the actions against the law. The Government is looking at the need for a new paradigm that aviation safety is a shared responsibility between the Government, the airlines and the public users of the service. Related to aviation safety and security in Indonesia, the Government has established laws and regulations include: a. Act No. 15 of 1992 about the Flight; b. REGULATION No. 3 of 2001 about the security and safety of the Flight; c. the decision of the Minister of transport number 18 of 2002 on Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 135; d. decisions of the Minister of transport no. 2 of 2002 on Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 121; e. other Minister of Transportation Regulations relating to the safety and security of flights;f. the decision of the Director General of Air Transportation relating to the safety and security of the flight. As a concrete step forward in accordance with the provisions of ICAO, the Government had enacted a system of safety management (Safety Management System/SMS) in the field of aviation. Safety management system (SMS) is a monitoring system which consists of a team or organization in an airline company which has a duty and responsibility to monitor the safety performance of the maintenance and operation as well as to predict an imminent danger, analyze the risks and take actions that risk reduction by discussing subject to regular safety led by President Director of airline company as the holder's commitment to safety. The Government did a revision of government regulation and the regulation of aviation safety/CASR to incorporate safety management system requirements for the form of safety responsibilities by the President Director, the system identifies hazards, analyze the risks and reducing the risk of tindaklanjut, the obligation to evaluate the safety of periodically, safety indicators, internal evaluation, emergency response plan that is poured in the safety manual airline. Aviation companies prepare safety manual in accordance with the requirements of the CASR and implemented consistently and to determine safety (safety) commitment to the Government by setting safety targets that can be accepted (acceptable safety). THE LIABILITY OF AIRLINES Within the mandate of Act No. 15 of 1992 and Government Regulation No. 3 in 2001, the Minister of transport has determined that civil aviation Security Programme consists of Program Safeguards Airport Security Program and air transport companies.Based on the Program Security air transport companies, operate any airline are required to make Airline Security Programme (ASP) and the Airline Manual (AM) that contains among others: a. procedure for operation of the aircraft b. Personnel aircraft c. aircraft equipment Facility d. Airline Contingency Plan (for ASP) e. Airline Emergency Plan (for Airline Manual) LIABILITY AND GOVERNMENT OVERSIGHT The form of the responsibility of the Government to the safety of passengers in the air include: a. Ensure that the means of transport provided meets the requirements of aviation safety are consistently and continuouslyb. consistently and continuously conduct surveillance by doing some checking against the fulfillment of regulations and applicable aviation safety regulations; c. rule of law consistently against violations of regulatory compliance in the form of certificate revocation admnisistrsi. While the form of oversight conducted by the Government include: a. Monitoring continuously against the exercise of the business activity services

Hasil (Inggris) 2:

AVIATION SAFETY AND SECURITY
Safety is a top priority in the aviation world, no compromise and tolerance. The government committed that "Safety is Number One" in accordance with Law No. 15 of 1992.
Operation of air transport can not be separated from economic growth in the community of users of air transport services being served and also the development trend of the global economy. In line with the growth of the national economy is getting better, the Government's role as a provider of original and perpetrators of economic activity, will turn into a role as a regulator.
As a regulator, the Government only in charge of issuing rules, perform certification and surveillance to ensure the implementation of air transport that meet aviation safety standards.
The government has had the National Program for the Security of Civil Aviation (National Civil Aviation Security Programme) aimed at security and flight safety, regularity and sustainability of civil aviation in Indonesia to provide protection to passengers, air crew, aircraft, officials on the ground and society, and installations in the area of the aerodrome of unlawful conduct.
The Government views the need for a new paradigm that flight safety is a shared responsibility between government, airline and community service users.
Associated with safety and security in Indonesia,
The government has established laws and regulations, among others: a. Law No. 15 of 1992 on Aviation;
b. PP No. 3 of 2001 on Aviation Safety and Security;
c. Transportation Minister Decree No. 18 of 2002 on Civil Aviation Safety Regulations (CASR) part 135;
d. Minister of Transportation Decree No. 2 of 2002 on the Civil Aviation Safety Regulations (CASR) part 121;
e. Regulation of the Minister of Transportation, more related to flight safety and security;
f. Decision of the Director General of Civil Aviation with regard to safety and aviation security.

As a concrete step forward in accordance with the provisions of the new ICAO, The government has imposed a Safety Management System (Safety Management System / SMS) in the aviation field.
Safety Management System (SMS) is a monitoring system in the form of a team or organization within an airline which has the duty and responsibility to monitor the safety performance of maintenance and operation and to predict a danger, analyze the risk and take action to reduce these risks by talking about periodic safety led by the President of the Airline as the holder of safety commitment.
The government revised government regulation and the Aviation Safety Regulation / CASR to incorporate the requirements of the Safety Management System in the form of safety responsibilities by the President, system to identify hazards, analyze the risk and reducing the risk of a follow-up, the obligation to perform periodic safety evaluation, safety indicators, internal evaluations, emergency response plan as outlined in the manual airline safety.
Airline companies preparing safety manuals in accordance with the requirements of CASR and implemented consistently and determine the commitment of safety (safety) to the government to set safety targets were acceptable (acceptable safety).

LIABILITY AIRLINES
Within the mandate of Act No. 15 of 1992 and Government Regulation No. 3 of 2001, the Ministry of Transportation have established Civil Aviation Security Program consisting of Airport Security Programme and the Air Security Program Transport Company.
Based on the company Air Transport Security Program, in operation each airline is required to create Airline Security Programme (ASP) and Airline Manual (AM), which contains among others:
a. Aircraft operating procedures
b. Aircraft personnel
c. Aircraft equipment facility
d. Airline Contingency Plan (for ASP)
e. Airline Emergency Plan (for the airline's Manual)

RESPONSIBILITY AND CONTROL OF GOVERNMENT
Form of government responsibility for the safety of the passengers in the air, among others:
a. Ensuring that means of transport provided meet flight safety requirements consistently and continuously
b. Consistently and continuously monitoring to check the compliance with legislation and regulations applicable aviation safety;
c. Consistent law enforcement against violations of regulatory compliance is admnisistrsi of revocation of the certificate.

While the form of oversight by the Government, among others:
a. The continuous monitoring of the implementation of business activities