Pemantau asing yang melanggar keten

Pemantau asing yang melanggar ketentuan dan terbukti kebenarannya, KPU mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu atas laporan dari KPU Kabupaten/Kota. Menteri hukum dan hak asasi manusia akan menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantau Pemilu yang tidak melaporkan hasil akhir pemantauan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, tidak diperbolehkan mengikuti pemantauan pada pemilu berikutnya.

Hasil (Inggris) 2:

Foreign observers who violate the provisions and unsubstantiated, the Commission revoked the status and rights as election observers on the report of Regency / City. Minister of law and human rights will follow revocation status determination and the right of foreign observers after coordination with the Secretary of State in accordance with the legislation. Violation of the obligations and prohibitions which are criminal offenses and / or civil conducted by election observers, the election observers concerned be sanctioned in accordance with the provisions of the legislation. Election observers who did not report the final results of the monitoring to the KPU, Provincial KPU, Regency / City, was not allowed to follow the monitoring in the next election.