Undang-Undang Dasar Negara Republik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP , karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Hasil (Inggris) 1:

The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, or abbreviated Constitution or the CONSTITUTION of ' 45, is a written Basic Law (basic law), the Constitution of the Government of the Republic of Indonesia at the moment. Constitution ratified as the country's Constitution by the PPKI on August 18, 1945. Since December 27, 1949, in the Indonesia Constitution applies RIS, and since August 17, 1950 in Indonesia applies UUDS 1950. Presidential Decree of 5 July 1959 again impose a Constitution, and confirmed unanimously by the PARLIAMENT on 22 July 1959. In the period 1945-1950, the Constitution can not be fully implemented because Indonesia is preoccupied with the struggle to retain its independence. Vice Presidential Edict No. X on 16 October 1945, decided that the legislative power is handed over to the KNIP, because the MPR and the HOUSE of REPRESENTATIVES has not yet been formed. On 14 November 1945 established a semi-presidential Cabinet ("Semi-Parliamentary") first, so this event is the first change of the system of Government of Indonesia CONSTITUTION 1945. a parliamentary system of Government indonesia. Form of Government and the form of his country's Federation that the country which is composed of the States that each State has the sovereignty of its own to take care of affairs in his country. This is a change of the Constitution, which mandates that Indonesia is a unitary State. in this period of UUDS 1950 applies a system of parliamentary democracy, which is often called a Liberal democracy. In this period also the Cabinet always successive, consequently the construction does not run smoothly, each party pay more attention to the interests of the party or his Division. After the State of RI with UUDS 1950 and the system of Liberal democracy that the people of Indonesia for almost nine years, the people of Indonesia are aware that UUDS 1950 with a system of Liberal democracy is not suitable, because it does not comply with the soul of Pancasila and the 1945 CONSTITUTION.