Program kerja pemanfaatan aset yang

Program kerja pemanfaatan aset yang sekiranya dirancang dalam rangka memberi dampak dan manfaat yang luas bagi publik, baik itu pada aspek ekonomi maupun social lainnya. Namun, harapan tersebut belum mampu terpenuhi secara optimal. Hal ini sebagaimana terjadi pada pengelolaan aset anjungan pantai losari yang belum mampu menjadi sumber penerimaan yang layak bagi Pemerintah Kota Makassar. Pasar-pasar tradisional yang telah direvitalisasi namun belum mampu menyediakan kondisi yang nyaman bagi pengunjung maupun belum berpihak atau menguntungkan bagi pedagang dari aspek ekonomi. Pengelolaan terminal regional daya yang jauh menyimpang dari konsep ideal sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, terdapat aset-aset potensial yang memiliki nilai aset strategis namun dalam kondisi tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal. hal yang lebih memprihantinkan, aset-aset potensial tersebut justru dalam kondisi tidak terurus, dan tidak sedikit bahkan telah dikuasai oleh pihak lain.
Berbagai persoalan pada belum optimalnya kinerja aspek perencanaan tersebut disebabkan perencanaan kebijakan pengelolaan aset yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya memperhatikan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik yang paling mungkin diperoleh dari suatu aset. Analisis penggunaan/pemanfaatan tertinggi dan terbaik merupakan penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu property (aset), yang secara fisik dimungkinkan, telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diijinkan, secara financial layak dan menghasilkan nilai tertinggi dari property tersebut (Soeparjanto, 2008).
Selain itu, buruknya koordinasi dan kerjasama antar instansi (unit kerja) yang terlibat dalam pengelolaan asset, menambah rumit permasalahan pengelolaan asset Pemerintah Kota Makassar. Sering dijumpai kegiatan yang sejenis, dilaksanakan oleh instansi yang berbeda, namun tidak terkoordinasi dengan baik. Adanya tugas, fungsi dan kewenangan yang tumpang tindih, sehingga mengakibatkan unit-unit kerja yang terlibat saling lempar tanggung jawab terkait suatu urusan (tugas), mengakibatkan fungsi-fungsi tertentu dalam penanganan pengelolaan aset terkesan lambat dan cenderung tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, kurangnya dukungan (kerjasama) dari SKPD atau unit kerja terkait, dalam hal mencatat, mendata, mengawasi, dan melaporkan aset-aset yang ada dalam wilayah tanggung jawabnya. Hal ini menyebabkan beberapa aset akhirnya sulit untuk dilacak keberadaannya. Hal inilah kemudian menjadi celah bagi pihak-pihak lain untuk mengambil alih penguasaan dan merubah fungsi dari aset-aset tersebut.
Koordinasi sangat diperlukan dalam kinerja pemerinta daerah, agar setiap unit kerja/instansi dalam lingkup pemerintah daerah dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik tanpa ada tumpang tindih tugas maupun kewenangan yang melekat padanya. Dengan demikian, tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dalam koordinasi yang dibangun dengan sebuah kerjasama oleh setiap unit kerja pemerintah daerah.
Belum optimalnya kinerja manajemen juga terkait pada persoalan lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian asset. Padahal, fungsi pengawasan dan pengendalian memegang peranan penting dalam rangka menjamin penyelenggaraan pengelolaan aset yang optimal, yakni aset yang berdayaguna dan berhasilguna. Pengawasan Barang Milik Daerah (Aset Daerah) merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan pengelolaan BMD, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan (Setiya dan Guntoro, 2010).
Lemahnya kinerja aspek pengawasan dan pengendalian menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset Pemerintah Kota Makassar. Terutama aset yang pemanfaatan/pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Investor) hampir sepenuhnya bermasalah. Beberapa aset yang dikerjasamakan tersebut gagal memenuhi target atau tujuan yang diharapkan dari kerjasama pengelolaan. Tidak hanya itu, beberapa aset justru mengalami kemunduran dalam aspek utilitas dan penurunan kualitas fisik aset.
3) Kapabilitas sumber Daya Aparatur yang Rendah
Kinerja yang buruk pada beberapa aspek pengelolaan aset sebagaimana yang telah disebutkan, baik itu kinerja perencanaan yang belum optimal, koordinasi dan kerjasama antar unit kerja yang buruk, dan bahkan praktik manajemen yang belum professional, disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya aparatur pengelola aset yang memiliki kapabilitas yang handal. Pada umumnya, pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai. Pegawai belum memiliki wawasan, keahlian, keterampilan yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan aset. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada upaya pengelolaan aset daerah menjadi tidak efektif dan gagal dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai.
Kurangnya pemahaman dan penguasaan konsep pengelolaan aset secara menyeluruh mengakibatkan terjadinya disorientasi terhadap tujuan pengelolaan aset seharusnya, sehingga dalam penyusunan tujuan dan program kerja lebih focus pada terpenuhinya target-target administratif. Selain itu, dalam dokumen perencanaan, minim terhadap program-program pengelolaan aset yang inovatif. Padahal seharusnya pengelolaan aset diarahkan pada tujuan atau target kinerja yang besar, yakni dengan mengoptimalkan potensi besar aset agar dapat berkontribusi maksimal bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas, serta memberi manfaat yang luas bagi kepentingan masyarakat Kota Makassar pada umumnya.

Peran New Public Management dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Daerah

NPM merupakan sistem manajemen administrasi publik yang diharapkan mampu menjadi konsep strategis dalam mengoptimalkan praktik-praktik pengelolaan aset pemerintah daerah. Sasaran utama yang diinginkan melalui penerapan prinsip NPM adalah peningkatan cara pengelolaan pemerintah dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat dengan penekanan pada efisiensi, ekonomi dan efektivitas.
Dalam rangka mereduksi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset, manajemen publik baru (NPM) diharapkan mampu berkontribusi dalam mengubah paradigma pengelolaan aset Pemerintah Kota Makassar. Diharapkan mempengaruhi prinsip kinerja dalam mengoptimalkan praktik-praktik pengelolaan aset Pemerintah Kota Makassar.
Konsep New public management merupakan suatu pendekatan dengan mengedepankan penerapan prinsip manajemen sektor privat yang dianggap lebih handal dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penerapan prinsip NPM kedalam praktik pengelolaan aset, yaitu menekankan keberadaan standar kinerja dan ukuran kinerja; berorientasi pada output dan outcome; penanganan oleh manajemen professional; penekanan pada gaya sektor privat dalam praktik manajemen; dan penyediaan sumber daya manusia yang handal serta pemanfaatan teknologi dalam manajemen (Diadaptasi dari Prinsip NPM yang dikemukakan: Hood:1991, Borins dan Warrington:1996, Kettl dalam Denhardt dan Denhardt:2003). Dengan konsep seperti ini, maka New Public Management diharapkan dapat mengubah cara dan model pengelolaan aset Pemerintah Kota Makassar yang cenderung konvensional, ke arah pengelolaan aset yang lebih inovatif sesuai dengan praktik-praktik terbaik yang terbukti handal dalam mewujudkan pengelolaan aset yang optimal.
Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan asetnya, maka prinsip-prinsip NPM dapat menjadi nilai dalam merumuskan langkah strategis mewujudkan pengelolaan asset yang optimal. Langkah-langkah strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Menempuh Langkah Restrukturisasi Aset
Salah satu langkah konkrit penerapan prinsip NPM sebagai salah satu solusi membenahi kinerja pengelolaan aset Pemerintah Kota Makassar adalah melalui kebijakan program restrukturisasi aset, yang bertujuan untuk tercapainya efisiensi yang tinggi serta pemanfaatan asset melalui pendekatan analisis highest and best use (pemanfaatan dengan nilai tertinggi dan terbaik), terukurnya kinerja dalam program manajemen asset pemerintah daerah, sehingga evaluasi atas aset dapat dilakukan dengan tepat, dan pada akhirnya akan memberikan kemudahan untuk mengembangkan strategi pengelolaan aset di masa datang bagi pemerintah daerah (Siregar,2004).

Hasil (Inggris) 1:

Program kerja pemanfaatan aset yang sekiranya dirancang dalam rangka memberi dampak dan manfaat yang luas bagi publik, baik itu pada aspek ekonomi maupun social lainnya. Namun, harapan tersebut belum mampu terpenuhi secara optimal. Hal ini sebagaimana terjadi pada pengelolaan aset anjungan pantai losari yang belum mampu menjadi sumber penerimaan yang layak bagi Pemerintah Kota Makassar. Pasar-pasar tradisional yang telah direvitalisasi namun belum mampu menyediakan kondisi yang nyaman bagi pengunjung maupun belum berpihak atau menguntungkan bagi pedagang dari aspek ekonomi. Pengelolaan terminal regional daya yang jauh menyimpang dari konsep ideal sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, terdapat aset-aset potensial yang memiliki nilai aset strategis namun dalam kondisi tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal. hal yang lebih memprihantinkan, aset-aset potensial tersebut justru dalam kondisi tidak terurus, dan tidak sedikit bahkan telah dikuasai oleh pihak lain.A wide range of issues at its optimal performance yet the planning aspect due to planning asset management policy which is by the City Government of Makassar has not fully observing the principle of utilization of the highest and best that most likely is derived from an underlying asset. Analysis of use/utilization of the highest and best use is the most possible and optimal from a property (assets), which are physically possible, have been considered adequately, legally permitted, financially viable and generate the highest value of the property (Soeparjanto, 2008).Selain itu, buruknya koordinasi dan kerjasama antar instansi (unit kerja) yang terlibat dalam pengelolaan asset, menambah rumit permasalahan pengelolaan asset Pemerintah Kota Makassar. Sering dijumpai kegiatan yang sejenis, dilaksanakan oleh instansi yang berbeda, namun tidak terkoordinasi dengan baik. Adanya tugas, fungsi dan kewenangan yang tumpang tindih, sehingga mengakibatkan unit-unit kerja yang terlibat saling lempar tanggung jawab terkait suatu urusan (tugas), mengakibatkan fungsi-fungsi tertentu dalam penanganan pengelolaan aset terkesan lambat dan cenderung tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, kurangnya dukungan (kerjasama) dari SKPD atau unit kerja terkait, dalam hal mencatat, mendata, mengawasi, dan melaporkan aset-aset yang ada dalam wilayah tanggung jawabnya. Hal ini menyebabkan beberapa aset akhirnya sulit untuk dilacak keberadaannya. Hal inilah kemudian menjadi celah bagi pihak-pihak lain untuk mengambil alih penguasaan dan merubah fungsi dari aset-aset tersebut.Koordinasi sangat diperlukan dalam kinerja pemerinta daerah, agar setiap unit kerja/instansi dalam lingkup pemerintah daerah dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik tanpa ada tumpang tindih tugas maupun kewenangan yang melekat padanya. Dengan demikian, tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dalam koordinasi yang dibangun dengan sebuah kerjasama oleh setiap unit kerja pemerintah daerah.Belum optimalnya kinerja manajemen juga terkait pada persoalan lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian asset. Padahal, fungsi pengawasan dan pengendalian memegang peranan penting dalam rangka menjamin penyelenggaraan pengelolaan aset yang optimal, yakni aset yang berdayaguna dan berhasilguna. Pengawasan Barang Milik Daerah (Aset Daerah) merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan pengelolaan BMD, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan (Setiya dan Guntoro, 2010). Lemahnya kinerja aspek pengawasan dan pengendalian menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset Pemerintah Kota Makassar. Terutama aset yang pemanfaatan/pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Investor) hampir sepenuhnya bermasalah. Beberapa aset yang dikerjasamakan tersebut gagal memenuhi target atau tujuan yang diharapkan dari kerjasama pengelolaan. Tidak hanya itu, beberapa aset justru mengalami kemunduran dalam aspek utilitas dan penurunan kualitas fisik aset. 3) Kapabilitas sumber Daya Aparatur yang RendahKinerja yang buruk pada beberapa aspek pengelolaan aset sebagaimana yang telah disebutkan, baik itu kinerja perencanaan yang belum optimal, koordinasi dan kerjasama antar unit kerja yang buruk, dan bahkan praktik manajemen yang belum professional, disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya aparatur pengelola aset yang memiliki kapabilitas yang handal. Pada umumnya, pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai. Pegawai belum memiliki wawasan, keahlian, keterampilan yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan aset. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada upaya pengelolaan aset daerah menjadi tidak efektif dan gagal dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai.Kurangnya pemahaman dan penguasaan konsep pengelolaan aset secara menyeluruh mengakibatkan terjadinya disorientasi terhadap tujuan pengelolaan aset seharusnya, sehingga dalam penyusunan tujuan dan program kerja lebih focus pada terpenuhinya target-target administratif. Selain itu, dalam dokumen perencanaan, minim terhadap program-program pengelolaan aset yang inovatif. Padahal seharusnya pengelolaan aset diarahkan pada tujuan atau target kinerja yang besar, yakni dengan mengoptimalkan potensi besar aset agar dapat berkontribusi maksimal bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas, serta memberi manfaat yang luas bagi kepentingan masyarakat Kota Makassar pada umumnya.The role of the New Public Management in optimizing asset management AreaNPM is the management system of public administration which is expected to be a strategic concept in optimizing asset management practices of local government. The main target is desirable through the application of the principles of NPM is the improvement of the way the management of the Government and the delivery of service to the community with an emphasis on the efficiency, economy and effectiveness. In order to reduce the problems faced in the management of assets, the new public management (NPM) are expected to contribute in changing the paradigm asset management the Government city of Makassar. It is expected to affect the principle of performance in optimizing asset management practices the Government city of Makassar.Konsep New public management merupakan suatu pendekatan dengan mengedepankan penerapan prinsip manajemen sektor privat yang dianggap lebih handal dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penerapan prinsip NPM kedalam praktik pengelolaan aset, yaitu menekankan keberadaan standar kinerja dan ukuran kinerja; berorientasi pada output dan outcome; penanganan oleh manajemen professional; penekanan pada gaya sektor privat dalam praktik manajemen; dan penyediaan sumber daya manusia yang handal serta pemanfaatan teknologi dalam manajemen (Diadaptasi dari Prinsip NPM yang dikemukakan: Hood:1991, Borins dan Warrington:1996, Kettl dalam Denhardt dan Denhardt:2003). Dengan konsep seperti ini, maka New Public Management diharapkan dapat mengubah cara dan model pengelolaan aset Pemerintah Kota Makassar yang cenderung konvensional, ke arah pengelolaan aset yang lebih inovatif sesuai dengan praktik-praktik terbaik yang terbukti handal dalam mewujudkan pengelolaan aset yang optimal.Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan asetnya, maka prinsip-prinsip NPM dapat menjadi nilai dalam merumuskan langkah strategis mewujudkan pengelolaan asset yang optimal. Langkah-langkah strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:1. Menempuh Langkah Restrukturisasi AsetOne of the concrete steps the implementation of NPM principles as one of the solutions to fix the Government's asset management performance Makassar city is through asset restructuring program policy, which aims to achieve high efficiency and asset utilization through analysis of highest and best use (utilisation with the highest value and best), his crisp performance in local government asset management program, so that the evaluation of the assets can be carried out with appropriate , and will ultimately give you the ease to develop asset management strategies in the future for local governments (Siregar,2004).

Hasil (Inggris) 2:

The work program asset utilization that if designed in order to provide comprehensive impact and benefits for the public, both in economic and other social aspects. However, these expectations have not been able to be fulfilled optimally. This is as occurs in asset management Losari beach pavilion that has not been able to become a viable source of revenue for the Government of Makassar. Traditional markets that have been revitalized but has not been able to provide comfortable conditions for visitors and not take sides or profitable for traders from the economic aspect. Management of regional power terminals far away from the ideal concept as expected. In addition, there are potential assets that have value but the strategic asset in a condition not or has not been used optimally. it is more memprihantinkan, potential assets is actually in a state of disrepair, and not a few have even been controlled by others.
Various issues on planning aspects have not been optimal performance is due to planning asset management policy adopted by the Government of Makassar yet fully observing the principles of The highest and best use is most likely derived from an asset. Analysis of usage / utilization is the highest and best use of the most likely and optimal from a property (assets), which is physically possible, it has been considered adequate, legally permissible, financially feasible and produce the highest value of the property (Soeparjanto, 2008) .
Moreover, poor coordination and cooperation among government agencies (work units) engaged in asset management, asset management issues complicating the Government of Makassar. Often encountered similar activities, carried out by different agencies, but not well coordinated. Their duties, functions and powers overlap, resulting in work units involved throwing some business-related responsibilities (duties), resulting in certain functions in handling the asset management seems slow and tend not to function properly. In addition, lack of support (cooperation) of SKPD or related units, in terms of record, record, monitor, and report on existing assets in the area of responsibility. This causes some assets ultimately difficult to track down. It is then a gap for others to take over the control and change the function of these assets.
Coordination is needed in the area pemerinta performance, so that each work unit / agency within the scope of local government can carry out their respective duties well without No overlapping tasks and authority attached to it. Thus, the purpose of local government can be achieved in coordination built by a partnership by each unit of local government.
Not optimal management performance is also related to the issue of the lack of oversight function and control of assets. In fact, the function of supervision and control plays an important role in order to ensure optimal implementation of asset management, the effective and efficient asset. Supervision Regional Property (Regional Asset) is a business or activity to determine and assess the actual reality on the implementation of the tasks and / or management activities BMD, whether carried out in accordance legislation (Setiya and Guntoro, 2010).
The weak performance aspects of monitoring and control cause various problems in the management of government assets Makassar. Especially asset utilization / management cooperation with third parties (Investor) almost entirely problematic. The cooperation of some assets fail to meet targets or objectives expected from the co-management. Not only that, some of the assets experienced a decline in utility aspect and the physical asset quality deterioration.
3) Capability Resources Apparatus Low
Poor performance on several aspects of asset management as already mentioned, be it performance is not optimal planning, coordination and cooperation between poor working unit, and even professional management practices has not been caused by a lack of support personnel resources that asset managers have a reliable capability. In general, employees are engaged in asset management does not have the appropriate educational background. Employees do not yet have the insight, expertise, adequate skills in order to carry out the duties and functions of asset management. The condition eventually have an impact on regional asset management efforts become ineffective and fail to meet the objectives to be achieved.
The lack of understanding and mastery of the concept of overall asset management resulted in the disorientation of the asset management objectives should be, so that in the preparation of the objectives and work program is more focused on the fulfillment administrative targets. In addition, the planning documents, minimal to the programs of innovative asset management. When it should be directed at asset management goals or targets big performance, by optimizing the potential of the assets to be able to contribute the maximum to the Government of Makassar in realizing regional development quality, and providing extensive benefits for the public interest Makassar in general. The role of New Public Management in the Regional Asset Management Optimizing NPM is a management system of public administration which is expected to be a strategic concept in optimizing asset management practices of local governments. The main objectives desired by the application of the principles of NPM is improvements in the way government management and service delivery to the public with an emphasis on efficiency, economy and effectiveness. In order to reduce the problems faced in asset management, new public management (NPM) are expected to contribute to changing the paradigm of management Makassar City Government assets. Is expected to affect the principle of performance in optimizing asset management practices Makassar City Government. The concept of New public management is an approach by promoting the adoption of private sector management principles that are considered more reliable in achieving organizational goals effectively and efficiently. The application of NPM principles into practice asset management, which emphasizes the existence of performance standards and performance measures; oriented outputs and outcomes; handling by professional management; emphasis on private sector style of management practices; and the provision of qualified human resources and the use of technology in management (Adapted from NPM principle stated: Hood: 1991, Borins and Warrington: 1996, Kettl in Denhardt and Denhardt: 2003). With this concept, the New Public Management is expected to change the way and asset management model Makassar City Government tend to be conventional, in the direction of a more innovative asset management in accordance with best practices are proven reliable in achieving optimal asset management. Based on the main issue Makassar City Government faced in optimizing assets, the principles of NPM can be of value in formulating a strategic move to realize the optimal asset management. Strategic measures in question are as follows: 1. Taking Steps Restructuring Assets One of the concrete steps the application of the principles of NPM as one solution to fix the asset management performance is the Makassar City Government through policies asset restructuring program, which aims to achieve high efficiency and asset utilization through analysis approach highest and best use (utilization with value The highest and best), measurability of performance in local government asset management program, so that the evaluation of the asset can be done properly, and in the end will make it easier to develop asset management strategies in the future for local governments (Siregar, 2004).