Konsep negara hukum menghendaki bah

Konsep negara hukum menghendaki bahwasannya segala perbuatan dan/atau peristiwa hukum harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal pembuatan surat dakwaan dan amar putusan pengadian yang dalam hal ini sekaligus menjadi objek penulisan yaitu putusan Nomor: 206/Pid.Sus/2012/PN.Blt. Penulisan bertujuan untuk mengetahui pemenuhan aspek kepastian hukum dakwaan dan amar putusan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa dakwaan alternatif dalam putusan di atas tidak memenuhi aspek kepastian hukum. Hal ini disebabakan syarat materil pembuatan dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tidak terpenuhi. Syarat ini menghendaki agar surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Pada kenyataannya, dalam menguraikan norma hukum dalam dakwaan alternatif ini telah terjadi kekeliruan yakni uraian kalimat pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua adalah sama. Didakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Demikian pula dalam amar putusan yang tidak memenuhi aspek kepastian hukum. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan khususnya berdasarkan alat bukti keterangan ahli yang seorang dokter, maka seharusnya terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika dan harus dipidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehablitasi sosial. Akan tetapi, putusan mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan. Menghukum terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga terdakwa dipidana penjara.

Hasil (Inggris) 2:

The concept of state law requires bahwasannya any acts and / or events of the law should be based on the provisions of the legislation in force. Similarly, in terms of making the indictment and the ruling of the court of which in this case at the same time become the object of writing is decision No. 206 / Pid.Sus / 2012 / PN.Blt. Writing aims to determine compliance with the legal certainty aspects of the indictment and the verdict of abusers of narcotics group I for themselves. Writing using normative legal research methods, namely legal research which lay down the law as a building system with normative juridical norm. The results obtained is that alternative charges in the aforementioned decision does not meet the legal certainty aspects. This material terms of making the charges they are due as the provisions of Article 143 paragraph (2) letter b of the Criminal Code are not met. This provision requires that the indictment must contain a description carefully, clearly and completely. In fact, in outlining the legal norms in alternative charges have been a mistake the description sentence of Article charged in the first indictment and both are the same. Indicted without authority or unlawfully offering for sale, selling, purchasing, receiving, be an intermediary in the sale and purchase, exchange or surrender Narcotics Group I. Similarly, in the ruling that did not meet the legal certainty aspects. Based on the legal facts revealed during the trial, especially based on the evidence that the expert testimony of a doctor, then it should be the defendant was a drug addict and had to be convicted to undergo medical rehabilitation and social Rehabilitation. However, the decision ignores the facts revealed during the trial. Punish the defendant committed the crime of using narcotics group I for myself, so that the defendant sentenced to imprisonment.