PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Perkembangan demokrasi PraOrde Baru

Semenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X 3 november 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik, perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi pearlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan ceremonial, sementara kekuasaan pemerintah yang riil dimiliki oleh Perdana Menteri, Kabinet dan, Parlemen. Partai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Kompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Pergulatan politik ditandai oleh tarik menarik antara partai di dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik di luar lingkungan kekuasaan, pihak kedua mncoba menarik pihak pertama ke luar dari lingkungan kekuasaan.

Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan dengan hingar bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan ideologi dan nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat, namun hanya melibatkan segelintir elit politik. Dalam masa ini yang dikecewakan dari Soekarno adalah masalah presiden yang hanya sebagai simbolik semata begitu juga peran militer.

Akhirnya massa ini mengalami kehancuran setelah mengalami perpecahan antar elit dan antar partai politik di satu sisi, serta di sisi lain akibat adanya sikap Soekarno dan militer mengenai demokrasi yang dijalankan. Perpecahan antar elit politik ini diperparah dengan konflik tersembunyi antar kekuatan parpol dengan Soekarno dan militer, serta adanya ketidakmampuan setiap kabinet dalam merealisasikan programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional ini mengindikasikan krisis integral dan stabilitas yang parah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk merealisasikan nasionalis ekonomi, dan diberlakukanya UU Darurat pada tahun 1957, maka sebuah masa demokrasi terpimpin kini telah mulai.

Periode demokrasi terpimpin ini secara dini dimulai dengan terbentuknya Zaken Kabinet pimpinan Ir. Juanda pada 9 April 1957, dan menjadi tegas setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kekuasaan menjadi tersentral di tangan presiden, dan secra signifikan diimbangi dengan peran PKI dan Angkatan Darat. Kekuatan-kekuatan Suprastruktur dan infrastruktur politik dikendalikan secara hampir penuh oleh presiden. Dengan ambisi yang besar PKI mulai menmperluas kekuatannya sehingga terjadi kudeta oleh PKI yang akhirnya gagal di penghujung September 1965, kemudian mulailah pada massa orde baru.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan, antara lain:

Stabilitas pemerintah dalam 20 tahun bereda dalam kedaan memprihatinkan. Mengalami 25 pergantian kabinet, 20 kali pergantian kekuasaan eksekutif dengan rata-rata satu kali pergantian setiap tahun.
Stabilitas politik sevara umum memprihatinkan. Ditandai dengan kuantitas konflik politik yang amat tinggi. Konflik yang bersifat ideologis dan primordial dalam masa 20 tahun pasca merdeka.
Krisis ekonomi. Dalam masa demokrasi parlementer krisis dikarenakan karena kabinet tidak sempat untuk merealisasika program ekonomi karena pergantian kekuasaan yang sering terjadi. Masa demokrasi terpimpin mengalami krisis ekonomi karena kegandrungannya terhadap revolusi serta urusan internasional sehingga kurangnya perhatian disektor ekonomi.
Perangkat kelembagaan yang memprihatinkan. Ketidaksiapan aparatur pemerintah dalam proses politik menjaadikan birokrasi tidak terurus.

Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepad pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekruitmen baik pengurus, atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya.

Demokrasi parlementer gagal karena (1) dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik; (2) basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah;(3) persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu: presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah: menggabungkan sistem kepartaian, dengan terbentuknya DPR-GR peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasionall menjadi sedemikian lemah, Basic Human Right menjadi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semnagt anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. (Sunarso, dkk. 2008:132-136)

Hasil (Inggris) 2:

DEVELOPMENT OF DEMOCRACY IN INDONESIA democracy PraOrde New Developments Since the issuance of intimation vice president No. X 3 november 1945, which advocated the establishment of political parties, the development of democracy in a period of revolution and democracy pearlementer characterized by a typical power distribution. President Sukarno was placed as the owner of the power of symbolic and ceremonial, while the real power of government held by the Prime Minister, the Cabinet and the Parliament. Political parties play a central role in the political life and processes of government. Competition between the strength and the political interests that experienced the greatest freedom in the history of independent Indonesia. Political struggles marked by the attraction between the party in power with political power circles outside the corridors of power, the second party to the first party mncoba draw outside of the corridors of power. The activities of political participation in the running with a frenetic, mainly through the channel of political parties that accommodates ideology and growing primordial value in the community, but only involves a handful of political elites. During this period, the let down of president Sukarno is a problem that only a mere symbolic role of the military as well. Finally, this mass was destroyed after a split between the elite and between political parties on the one hand, and on the other hand due to the attitude of Sukarno and the military on democracy run. The split between the political elite is compounded by the hidden conflict between the power of the political parties with Sukarno and the military, as well as the inability of any cabinet in the realization of the program and address the potential regional divisions indicates integral crisis and severe stability. This situation is exploited by nationalist Sukarno to realize the economy, and the adoption of the Emergency Law in 1957, then a period of guided democracy has now begun. The period of guided democracy early this Zaken begins with the formation of the Cabinet led by Ir. Juanda on April 9, 1957, and became firmly after the Presidential Decree of 5 July 1959. Power became centralized in the hands of the president, and perpetually significantly offset by the role of the PKI and the Army. The forces of political superstructure and infrastructure is almost fully controlled by the president. With great ambition PKI began menmperluas power so there was a coup by the PKI which failed at the end of September 1965, and then start on the mass of the new order. From the description above it can be concluded, among other things: stability of the government in the 20 years of calm in the lock state concern. Experienced a change of cabinet 25, 20 times the turnover of executive power by an average of one turn of each year. Political stability sevara common concern. Characterized by the quantity of political conflict is very high. Ideological conflict and primordial in the post-independence period of 20 years. The economic crisis. In times of crisis because of parliamentary democracy because the cabinet did not have time to merealisasika economic program for frequent change of power. Guided Democracy era of economic crisis because of his love for the revolution and international affairs so that the lack of attention in the economic sector. The device institutional concern. Unpreparedness of the government apparatus in the political process menjaadikan bureaucracy neglected. The development of democracy the Revolution of Independence. The implementation of democracy in the reign of a new revolution is limited to political interaction in parliament and the press that supports the functioning of the revolution. Although not many historical records concerning the development of democracy in this period, but in that period has been put basic things. First, the granting of political rights as a whole. Second, the constitutional president is likely to be a dictator. Third, by edict Vice President, then it is possible the formation of a political party that later became the foundation stone for the party system in Indonesia for the later period in the history of our political life. The development of parliamentary democracy (1945-1959) The second period is the government of Indonesia in 1950 and 1959, using the Provisional Constitution (Provisional Constitution) as a constitutional basis. In this period was the heyday of democracy in Indonesia, because almost all the elements of democracy can be found in the embodiment of political life in Indonesia. People's representative assembly or parliament plays a very high role in the political process that is running. Embodiments of parliamentary power is shown by the number of no-confidence motion that resulted in the government kepad cabinet should be resigned. A number of cases fall of the cabinet in this period is a concrete example of the high accountability of office holders and politicians. There are nearly 40 parties were formed with a high degree of autonomy in the recruitment process either in management or leadership of his party and his supporters. Parliamentary democracy fails because (1) the political dominance of the flow, so that the consequences of conflict management; (2) the socio-economic base is still very weak; (3) similarity of interests between President Sukarno with the Army, which is equally not happy with the political process that is running. Development of Guided Democracy (1959-1965) Since the end of the 1955 general pemillihan, President Sukarno is showing symptoms of displeasure to the political parties. It happened because the political parties are very oriented to the interests of its own ideology and politics and less attention to the interests of the nation as menyeluruh.disamping Sukarno made ​​the remark that parliamentary democracy is not in accordance with the Indonesian national identity imbued with the spirit of brotherhood and mutual cooperation. Politics in this period characterized by a very strong benchmark among the three main political force at that time, namely: President Sukarno, the Indonesian Communist Party, and the Army. The main characteristics of guided democracy is: combine party system, with the formation of DPR-GR role of the legislature in the political system becomes so weak nasionall, Basic Human Rights becomes very weak, the Guided Democracy era was the peak of semnagt anti freedom of the press, the centralization of power dominant in the relationship between central and local government. The view A. Shafi Maarif, guided democracy actually want to put Sukarno seagai "father" in a large family named Indonesia with centralized power in his hands. Thus, a big mistake in Sukarno's Guided Democracy is the denial of the democratic values ​​that absolutism and the concentration of power only on himself the leader. In addition, there is no social control room and the checks and balances of the legislative to the executive. (Sunarso, et al. 2008: 132-136)