Penjelasan penulis merasa perlu dip

Penjelasan penulis merasa perlu dipertegas dengan mendasarkan bahwa sosialisasi dan kampanye politik bukanlah pendidikan politik. tetapi bahwa kampanye yang berupa penyampaian visi, misi dan program kedepan adalah bahagian dari pendidikan politik. kalau kita tidak percaya lihat saja UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Revisi Kedua UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Pada setiap pasal dari trisula pemilihan demokratis tidak menyebutkan secara tegas ketentuan pendidikan politik. Pasal 37 UU 42/2008 hanya memuat aturan terkait visi, misi dan program pasangan calon. Sedangkan frase “dalam rangka pendidikan politik”, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye. Apakah materi kampanye menjadi tanggung jawab penyelenggara? Tentu saja bukan dan tidak benar mengatasnamakan pendidikan politik sebatas menyebarluaskan materi kampanye.

Hasil (Inggris) 2:

Explanation author feels needs to be reinforced by basing that socialization and political campaign is not a political education. but that the campaign in the form of delivery of the vision, mission and future programs has been a part of political education. if we do not believe see Law No. 8 of 2012 on General Elections, Law Number 42 Year 2008 regarding the Election of President and Vice-President and the Second Revision Act No. 1 of 2015 on the Election of governors, regents and mayors.
In every chapter of the trident of democratic elections did not mention explicitly political education provision. Article 37 of Law 42/2008 contains only rules relating to the vision, mission and programs of the pairs of candidates. While the phrase "in the context of political education", the Commission shall facilitate the distribution of campaign materials. Is the campaign materials are the responsibility of the organizers? Of course not, and is not really the name of education politics limited to disseminate campaign material.