Demokrasi adalah bentuk atau mekani

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).



Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Demokrasi, dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5 SM tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas pelbagai permasalahan kenegaraan. Sedangkan demokrasi dalam pengertiannya yang modern muncul pertama kali di Amerika. Konsep demokrasi modern sebagian besar dipengaruhi oleh para pemikir besar seperti Marx, Hegel, Montesquieu dan Alexis de Tocqueville. Mengingat semakin berkembangnya negara-negara pada umumnya, secara otomatis menyebabkan makin luasnya negara dan banyaknya jumlah warganya serta meningkatnya kompleksitas urusan kenegaraan, mengakibatkan terjadinya perwalian aspirasi dari rakyat, yang disebut juga sebagai demokrasi secara tidak langsung.

Demokrasi Klasik

Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan a tree partite classification of state yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara kalsik-tradisional. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino.

Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasan berada di tangan rakyat sehingaa kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang disebut Anarki. Aristoteles sendiri mendefiniskan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Menurut Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran Plato. Sedangkan Thomas Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri.

Demokrasi Modern

Ada tiga tipe demokrasi modern, yaitu :

Demokrasi representatif dengan sistem presidensial

Dalam sistem ini terdapat pemisahan tegas antara badan dan fungsi legislatif dan eksekutif. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, wakil presiden dan menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan badan perwakilan rakyat (legislatif), para menteri tidak memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan badan legislatif. Pertanggungjawaban para menteri diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden dan para menteri tidak dapat diberhentikan oleh badan legislatif.

Demokrasi representatif dengan sistem parlementer

Sistem ini menggambarkan hubungan yang erat antara badan eksektif dan legislatif. Badan eksekutif terdiri dari kepala negara dan kabinet (dewan menteri), sedangkan badan legisletafnya dinamakan parlemen. Yang bertanggung jawab atas kekuasaan pelaksanaan pemerintahan adalah kabinet sehingga kebijaksanaan pemerintahan ditentukan juga olehnya. Kepala negara hanyalah simbol kekuasaan tetapi mempunyai hak untuk membubarkan parlemen.

Demokrasi representatif dengan sistem referendum (badan pekerja)

Dalam sistem ini tidak terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari sistemnya sendiri di mana BADAN eksekutifnya merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutifnya dinamakan bundesrat yang merupakan bagian dari bundesversammlung (legislatif) yang terdiri dari nationalrat-badan perwakilan nasional- dan standerat yang merupakan perwakilan dari negara-negara bagian yag disebut kanton.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh American Institute of Public Opinion terhadap 10 negara dengan pemerintahan terbaik, diantaranya yaitu Switzerland, Inggris, Swedia dan Jepang di posisi terakhir, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri demokrasi (modern) yaitu adanya hak pilih universal, pemerintahan perwakilan, partai-partai politik bersaing, kelompok-kelompok yang berkepentingan mempunyai otonomi dan sistem-sistem komunikasi umum, frekuensi melek huruf tinggi, pembangunan ekonomi maju, besarnya golongan menengah.

Hasil (Inggris) 1:

Democracy is a form or a country's system of government mechanisms in an effort to realize the people's sovereignty (citizen power) over the country to be run by the Government of that country.One of the cornerstones of democracy is the principle of the trias politica that divides the country's third political power (Executive, judiciary and legislative branches) to be embodied in three kinds of State agencies are off (independent) and is within the ranks that parallel each other. Alignment and the independence of the third type of State agencies is necessary in order for the third-country institutions could mutually supervise and control based on the principle of checks and balances.The third type of State institutions are government institutions that have authority to embody and carry out executive authority, the institutions authorized Court organizes the judicial power and the institutions of the people's representatives (DPR, to Indonesia) who have the authority to run the legislative power. Under this system, the legislative decisions made by the community or by representatives who must work and act according to the aspirations of the community it represents (constituents) and selecting them through a process of legislative elections, in addition to the appropriate laws and regulations.In addition to the legislative elections, many decisions or outcomes are important, such as a country's presidential election, gained through the elections. The general election is not mandatory or not must be followed by all citizens, but by some residents who are eligible and voluntarily following the elections. In addition, not all citizens are entitled to vote (with voting rights).Popular sovereignty in question here is not only the sovereignty in the sense of choosing the President or members of Parliament directly, but in a broader sense. A presidential election or members of Parliament directly does not guarantee these countries as democracies because popular sovereignty directly choose their own President is just a few of the many popular sovereignty. Although his role in the democratic system is not great, an election is often called a party democracy. This is due to the old way of thinking from some people who are still too high, not the idol figures put a system of Government which is nice, as the dream of the Queen of the fair. But as soon as anything was a leader of the country, his life will be much shorter than the life of a system that has been tested is capable of building a State. Many countries democracy only give voting rights to citizens who have passed a certain age, for example the age of 18, and who do not have criminal records (e.g., prisoners or former prisoners). The history and development of democracyThe term "democracy" is derived from Ancient Greece that precisely articulated in ancient Athens in the 5th century BC, the country is considered an early example of a system that is related to the law of modern democracy. However, the meaning of the term has changed with time, and the modern definition has evolved since the 18th century, simultaneously with the development of the system of "democracy" in many countries.The word "democracy" is derived from two words, namely demos meaning people, and kratos/cratein which means the Government, so that it can be interpreted as the people's Government, or better known to us as the Government of the people, by the people and for the people. The concept of democracy into a separate keyword in the field of political science. This is because democracy is currently touted as an indicator of a country's political development.Democracy was vital in terms of power-sharing in a country are generally based on the concept and principle of the trias politica with State power derived from the people also should be used for the welfare and prosperity of the people.The principle of this kind of Triassic politica became very important to taken into account when the facts of history records the Government (Executive) power is so great it turns out not to be able to establish a just and civilized society, even the absolute powers of the Government often gives rise to a violation of human rights.Similarly excessive powers in other State agencies, such as the excessive powers of the legislature to determine on its own budget for salaries and allowances of its members without regard to the aspirations of the people, will not bring goodness to the people.Essentially, each agency must not only nation accountable (accountable), but there should be a formal mechanism that embodies the accountability of State institutions and mechanisms is capable of operationally (not just in theory) limit the powers of the institutions of the country.Democracy, in the sense of classic, first appeared in the 5th century BC in Greece. At that time the implementation of democracy is done directly, in terms of people gather at a certain place in order to discuss the various problems of the Union. While the democracy in the modern sense first appeared in America. The concept of a modern democracy is largely influenced by great thinkers such as Marx, Hegel, Alexis de Tocqueville and Montesquieu. Given the growing countries in General, automatically increasing the breadth of the State and causing a large number of its citizens as well as the increasing complexity of State Affairs, led to the people's aspirations of the guardianship, which is also referred to as indirect democracy.Democracy ClassicsThe classic form of democracies born out of thought flow known holds a tree classification of partite state differentiates the three countries form the ideal form, known as form kalsik-traditional country. Adherents of this flow is Plato, Aristotle, Polybius and Thomas Aquino.Plato in his doctrine States that the form of democracy, power is in the hands of sehingaa public interest (the interest of the people) preferred. In principle, the people of freedom and independence. But then people lose control, people just want to govern itself and not regulated resulting in things get messed up, which is called the anarchy. Aristotle's own democracy as mendefiniskan deviation of the interests of the people as representatives of the public interest. According to Polybius, the democracy trust was created by the power of the people. In principle the concept of democracy expressed by Polybius is similar to the concept of the teachings of Plato. While Thomas Aquino to understand democracy as a form of Government by the people whose significance is for yourself.Modern DemocracyThere are three types of modern democracy, namely:Representative democracy with presidential systemIn this system there is a strict separation between the body and the legislative and executive functions. The Executive Board comprises a President, Vice-President and the Minister assisting the President in running the Government. In relation to the people's representative body (legislature), the Minister does not have a relationship with the legislature of accountability. Accountability the Minister handed over entirely to the President. The President and the Ministers cannot be dismissed by the legislature.Representative democracy with a parliamentary systemThis system describes the relation between the eksektif and the legislature. The Executive Board consists of the head of State and the Cabinet (Council of Ministers), while the legisletafnya body called Parliament. Who is responsible for the implementation of the Government's power was so discretion determined Government Cabinet also by him. The head of State is merely a symbol of power but has the right to dissolve Parliament.Representative democracy with a system of referendums (working body)In this system there is no Division and separation of powers. It can be seen from its own system in which the Executive AGENCY is part of the legislature. The executive body is called the bundesrat, which is part of the bundesversammlung (legislative) comprising the nationalrat-national representative body-and standerat that is representative of the States that are called cantons.Based on the results of research conducted by the American Institute of Public Opinion against the 10 countries with the best of them, namely the Government of Switzerland, the United Kingdom, Sweden and Japan in the last position, it can be inferred that the traits of democracy (modern), namely the existence of universal suffrage, Government representatives, political parties are competing, the groups concerned had autonomy and public communication systems, the frequency of high literacy, economic development forward, the size of the medium.