Sedangkan pemilu dengan dalil Pasal

Sedangkan pemilu dengan dalil Pasal 81 dan 81 UU 8/2012 tentang Pemilu senada dengan UU Pilpres. Pendidikan politik dijabarkan dianggap sama dengan penyampaian visi, misi, program partai dan program calon legislatif. Lain pemilu lain pilkada, Pasal 63 revisi kedua UU 1/2015 tentang pemilihan kepala daerah hanya menyebutkan bahwa “kampanye sebagai wujud dari pendidikan politik”. artinya bukan pendidikan politik secara keseluruhan hanya berupa perwujudan.
Revisi Serentak
Penulis mengajak kita untuk jernih dalam melihat permasalahan antara pendidikan politik dengan kampanye. Jika dianalogikan pandidikan politik adalah pustaka sedangkan kampanye merupakan salah satu buku dalam perpustakaan. Maka penggiringan opini publik bahwa kampanye adalah pendidikan politik harus diakhiri. Konsep umum dan khsusus sungguh berbeda begitu juga pendidikan politik dalam UU Parpol berbeda dengan aturan kampanye di UU Pilpres, Pemilu dan Pilkada

Hasil (Inggris) 1:

While the election with proposition 81 and Article 81 of ACT 8/2012 about the election were the presidential election Act. Political education elaborated was considered equal to the delivery of vision, mission, program party and legislative candidate program. Other elections in other elections, article 63 of the second revision of ACT 1/2015 about election districts just mentioned that "campaign as a form of political education". This means that instead of political education as a whole is only a manifestation.Concurrent RevisionsThe author invites us to clear in looking at the problems between political education campaign. If the political pandidikan is analogous to the library while the campaign is one of the books in the library. Then the penggiringan of public opinion that is politic education campaigns must end. General concept and a really different so do political education in different political parties ACT with rules campaign in the presidential election, the election ACT and the election