The most crucial residency issues faced today in Indonesia including South Sulawesi province are high and population growth coupled with high population of women who marry young diusia. To that end, the general objective of this research was to test the factor-factor that triggers and a barrier to marriage the young age of the women at the different geography in South Sulawesi. As for the specific purpose of this research is (1). Knowing the pattern of age at first marriage of women in the area of land and coastal islands, (2). Identify and. analyzing the factors factors that have influence is dominant in trigger or inhibit a marriage of the young age of the women in the area of land and coastal islands; and (4) design the best strategy for controlling the marriage age younger than women in the area of land and coastal islands To achieve the purpose of the study, this research was carried out in South Sulawesi province, which is in the District of Soppeng and Selayar. Soppeng Regency is chosen to represent the area of land and district region pesir Selayar Islands. Data collected through surveys using interview techniques with the help of instruments the questionnaire. Three types of instrument a questionnaire which was developed to collect data, i.e. a questionnaire for female respondents, the parents of the woman, and the respondent expertly. The number of respondents male and his parents each are as much as 150 people, consisting of 96 people in the Regency of Soppeng and 54 people in the Selayar. Sampling techniques for male respondents and the tuanyaadalah using random sampling frame based on the method of a list of women recorded in the Office of religious affairs (KUA) had married first in 2014. The amount of the respondent's experts are as much as six people, chosen deliberately from the regional government agency employee location study, tasks and functions associated directly with the efforts of controlling the marriage age of women Methods of data analysis that is used consists of descriptive analysis of:(I) to figure out the pattern of the age at first marriage of women in the area of land in the coastal area and Islands. (2) Logistic Regression binner to identify and analyze the factors that have influence is dominant in triggers and hinder marriage age younger than women in the area of land in the coastal areas and Islands; (3) Analytic Hierarchy Process (AHP) to design a range of strategic alternatives for the control of mating female young age on both the region's topilogi Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola usia pada pernikahan pertama dari perempuan di wilayah daratan adalah lebih beragam dengan tingkat prevelensi pernikahan usia muda lebih tinggi (69.38 persen) dibandingkan dengan wilayah pesisir pulau-pulau (38,00 persen). Pernikahan usia muda di wilayah daratan tersebut dominan dipicu oleh factor hamil diluar nikah, keluarga koban gossip, pengaruh media permisif, perjodohan, pandangan usia pernikahan, peraturan dan hukum. Kemudia, di wilayah pesisir pulau-pulau, pernikahan usia muda dominan dipicu oleh hamil diluar nikah, dan perjodohan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pernikahan usia muda di wilayah daratan adalah dominat dihambat oleh faktor pendidikan perempuan, kemandirian ekonomi, toleransi resiko, pendidikan suami, kestabilan ekonomi, dan pendidikan orang tua. Kemudian,di wilayah pesisir pulau-pulau, pernikahan usia muda dihambat oleh factor pendidikan perempuan, kemandirian ekonomi, mobilitas geografi, pendidikan suami, akses layanan, kestabilan ekonomi, pendidikan orang tua, dan program pemerintah. Mempertimbangkan fakta bahwa factor pemicu dan penghambat pernikahan usia muda terdiri dari banyak aspek, maka responden ahli menilai bahwa pilihan strategi terbaik untuk pengendalian pernikahan usia muda di wilayah daratan dan wilayah pesisir pulau-pulau adalah dengan pendekatan yang holistic melalui kombinasi dari berbagai alternative strategi. Alternatif strategi untuk wilayah daratan terdiri dari : (a) peningkatan pengetahuan dan penyadaran perempuan dan orang tuanya akan pentingnya pendidikan tinggi dan berkualitas; (b) penguatan norma, adat istiadat dan budaya yang menolak/menghambat pernikahan usia muda; (c) perlindungan hukum terhadap pernikahan paksa dan sanksi pelanggarannya; dan (d) pemberian dukungan permodalan pada perempuan dan orang tuanya untuk berwirausaha. Kemudian, alternative strategi untuk wilayah pesisir pulau-pulau terdiri dari (a) peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan penyadaran terhadap resiko menikah usia muda; (b) perlindungan hukum terhadap pernikahan paksa dan sanksi pelanggarannya; (c) penguatan norma, adat istiadat dan budaya yang menolak/menghambat pernikahan usia muda; dan (d) pemberian dukungan pembiayaan pada remaja miskin untuk tetap bersekolah dan melanjutkan sekolahnya.
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
