· EkonomiPapua Nugini kaya akan sum

· Ekonomi
Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral, meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai.
Mantan Perdana Menteri Sir Mekere Morauta berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville. Pemerintah Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khususnya mendapat dukungan dari IMF dan Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir Michael Somare, termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota Parlemen.
Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur. Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan IMF pada penghujung 2008 menemukan bahwa "paduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang dunia, telah mendukung mengambangnya pertumbuhan ekonomi dan memantapnya ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih dari 6% di tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada 2008.

Hasil (Inggris) 1:

· EconomyPapua New Guinea is rich in natural resources, but exploitation has been hampered by the rugged appearance of elaborate, high cost of infrastructure development, the issue of legislation that seriously, and the status of land system which makes identifying the owner of the land for the purpose of negotiating the Treaty against it still has issues. Agriculture provides a livelihood for 85% of the population. Mineral deposits, including oil, copper, and gold, contributed 72% of export earnings. The country also has a pretty coffee industry is worth.Former Prime Minister Sir Mekere Morauta tried to restore integrity to State institutions, stabilize the kina, restore stability to the national budget, privatize public enterprises where appropriate, and ensure ongoing peace on Bougainville following the 1997 agreement which ended Bougainville's secessionist unrest. Morauta's Government reached a golden age when attracting international support, in particular the support of the IMF and the World Bank for the sake of securing development assistance loans. Quite a great challenge faced by Prime Minister Sir Michael Somare, including efforts to strengthen investor confidence, continuing efforts to privatize government assets, and maintains support from members of Parliament.In March 2006, the UN Committee for development policy called for Papua New Guinea's status as a developing country was reduced to underdeveloped countries because of economic and social stagnation mulur. However, an evaluation by the International Monetary Fund in late 2008 found that a combination of monetary and fiscal policy is right, and high global prices for mineral commodity exports, have supported the recent buoyant economic growth and macroeconomic stability of latest Papua New Guinea. Real GDP growth, at over 6% in 2007, and was expected to continue to be strengthened in 2008.