Secara politik, memang tantangan Jo

Secara politik, memang tantangan Jokowi untuk meloloskan seluruh program kebijakannya adalah kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen. Banyak pihak menilai KMP akan menjadi sandungan bagi lolosnya kebijakan Jokowi, terutama yang langsung memerlukan persetujuan parlemen. Seperti langkah untuk menaikkan harga BBM dan kebijakan fiskal.
Dalam hemat saya, realitas politik tentu harus dibaca secara dinamis. Sistem politik yang tidak sepenuhnya presidensil menjadikan kekuatan parlemen dan pemerintah harus seimbang sehingga mampu menjadi check and balance untuk menopang pemerintahan yang efektif. Bukan eksekutif yang super power sebagaimana kekuasaan Orde Baru, ataupun kekuasaan yang didominasi oleh legislatif.
Karena itu, kekhawatiran yang berlebihan kepada KMP adalah sesuatu pendangkalan dalam membaca realitas politik. Pendangkalan (trivialisasi) politik ini hanya akan membangun proses pendewasaan politik yang tidak efektif. Seolah, Jokowi adalah pemimpin yang seluruh keputusan politik harus didukung, dan kekuasan KMP di parlemen adalah ancaman bagi Jokowi dan distigmaisasi sebagai “orang jahat” yang harus di jaga tingkah lakuknya.
Sesungguhnya tantangan politik bagi Jokowi adalah harapan publik yang menumpuk pada dirinya. Dan sebagai presiden baru, maka Jokowi harus mampu menjawab ekspektasi rakyat yang besar itu. Daripaa sibuk pada dinamika politik yang mempertentangkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) maka Jokowi harus lebih focus pada kerja nyata untuk rakyat. Publik juga harus realistis, sekaligus kritis dalam menyikapi seluruh kebjiakan politik Jokowi kedepan. Sebagaimana yang sering disebutkan Jokowi, ia sangat bergantung pada dukungan rakyat, karena itu ia harus mampu menjawab semua harapan rakyat itu sendiri.

Hasil (Inggris) 1:

Politically, it is a challenge to get the entire program Jokowi policy is red-white Coalition (KMP) which controlled Parliament. Many parties assess the KMP will be a stumbling block to this sign of Jokowi policy, especially those that directly require the approval of Parliament. As a step to raise fuel prices and fiscal policies.In political reality, it seems to me absolutely must read dynamically. The political system is not fully presidensil makes the power of Parliament and the Government must be balanced so that it is able to be checks and balances to prop up a Government that is effective. Not a super power as Executive power, or the power of the new order dominated by the legislature.Therefore, the worries are exaggerated to KMP is something the superficiality in reading the political reality. Superficiality (trivialisasi) this political process will only build an ineffective political pendewasaan. As a leader, Jokowi is the entire political decisions should be supported, and following the KMP in Parliament is a threat to Jokowi and distigmaisasi as the "bad guys" who should be on guard the vagaries of lakuknya.The real political challenge for Jokowi the public expectation is heaped on him. And as the new President, then Jokowi must be able to respond to people's expectations of it. Daripaa busy on the political dynamics of the Coalition dispute the Great Indonesia (KIH) and red-white Coalition (KMP) then Jokowi should be more focus on real work for the people. The public must also be realistic, as well as critical in addressing the entire political kebjiakan Jokowi to the fore. As is so often mentioned Jokowi, it relies heavily on popular support, so he should be able to answer all the people's expectations of itself.