KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNA

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 88/Kpts/PD.420/F/03/2013
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu bibit ternak yang beredar perlu dilengkapi dengan surat keterangan yang berisi kesesuaian terhadap standar yang berupa Surat Keterangan Layak Bibit Ternak;
b. bahwa pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak dilakukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
c. bahwa agar pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak lebih terarah, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan. Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonsia Bersatu II Periode 2009 sampai dengan 2014 dan Pengangkatan Menteri Negara;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/ 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT. 140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional dibidang Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140 /1072010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor75/Permentan/OT. 140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian; dan
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT. 140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT TERNAK

Pasal 1
Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak, seperti tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2
Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pusat dan dinas yang melaksanakan fungsi peternakan provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan penerbitan surat keterangan layak bibit ternak.


Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 06 Maret 2013

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,








SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.






Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Nomor : 88/Kpts/PD.420/F/03/2013 Tanggal : 06 Maret 2013


PETUNJUK TEKNIS SURAT KETERANGAN LA YAK BIBIT TERNAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bibit ternak merupakan salah satu sarana yang penting dan strategis untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil dalam penyediaan pangan asal ternak yang berdaya saing. Pada saat ini, ketersediaan bibit ternak baik dalam jumlah maupun mutunya masih belum optimal, sehingga periu dilakukan upaya peningkatan dalam memenuhi permintaan bibit ternak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanahkan pada Pasal 13 Ayat (4) setiap benih/bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu dan Ayat (5) Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian. Saat ini, lembaga sertifikasi tersebut telah ada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak. Dalam melaksanakan sertifikasi, LSPro Benih dan Bibit Ternak menilai kesesuaian produk berdasarkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2008 dan SNI.
Kondisi saat ini menunjukkan belum semua pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan untuk mensertifikasikan produknya ke LSPro. Hal ini disebabkan belum semua pelaku usaha melaksanakan proses produksi mengacu pada Good Breeding Practices (GBP) dengan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2008. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan masyarakat akan bibit yang sesuai standar semakin meningkat.
Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah dengan mengupayakan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak. Surat keterangan tersebut diterbitkan setelah menilai kesesuaian produk bibit ternak terhadap standar (SNI/PTM Standar Daerah) yang telah ada. Diharapkan surat keterangan tersebut dapat menjadi awal bagi proses sertifikasi, setelah melalui pembinaan terhadap pelaku usaha ke arah pembibitan secara terus menerus.
Oleh karena itu, agar penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak dapat dilaksanakan secara efektif, terarah dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan mutu bibit, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit Ternak;
2. Tujuan
Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak ini untuk memberikan jaminan tertulis bahwa ternak tersebut telah sesuai dengan standar (SNI/PTM/Standar Daerah) yang telah ditetapkan.
C. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini meliputi:
1. Pelaksanaan (obyek, kepemilikan, pelaksana, tim penilai)
2. Tata cara pelaksanaan penerbitan dan pengawasan SKLB
D. Pengertian
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :
1. Surat Keterangan Layak Bibit Ternak adalah surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar (SNI/PTM/Standar Daerah) untuk rumpun/galur ternak yang sudah ditetapkan atau dilepas;
2. Penetapan rumpun atau galur adalah pengakuan pemerintah terhadap SDG Hewan yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat;
3. Pelepasan rumpun atau galur adalah penghargaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur baru hasil pemuliaan di dalam negeri atau hasil introduksi yang dapat disebarluaskan.
4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
5. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk latacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Standar daerah adalah adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh dinas.
7. Penilaian adalah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk memberikan jaminan mutu bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan standar yang diacu.
8. Pengawas bibit ternak yang selanjutnya disingkat Wasbitnak adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak.
9. Tim Penilai adalah kelompok kerja yang terdiri dari pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, atau petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan memiliki kompetensi dibidang pembibitan dan reproduksi.
10. Ternak layak bibit adalah ternak yang telah memenuhi kesesuaian standar (SNI/PTM/Standar Daerah);
11. Peternak adalah perorangan warga negara Ind

Hasil (Inggris) 1:

DECISION DIRECTOR GENERAL OF ANIMAL HUSBANDRY AND ANIMAL HEALTHNumber: 88/Kpts/PD. 420/F/03/2013 ABOUTTECHNICAL INSTRUCTIONS CERTIFICATE ELIGIBLE LIVESTOCK BREEDSWITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTYDIRECTOR GENERAL OF ANIMAL HUSBANDRY,Considering: a. that in order to guarantee the quality of livestock breeds in circulation need to be equipped with a certificate that contains the compliance against standards in the form of Affidavits Worth Livestock Breeds;b. that the implementation of Viable Seeds Certificate issuance of Livestock carried out by the Office of provincial/district/city;c. that in order for the implementation of Certificate Issuance Viable Livestock Breeds more directional, viewed the Technical Instructions need to set Viable Seed Livestock Affidavits with the decision of the Director General of animal husbandry and animal health.Recalling 1. Act No. 8 of 1999 on the protection of the consumer (State Gazette Number 42 in 1999 Additional State Gazette Number 3821);2. Law Number 32 of 2004 concerning Regional Governments (State Gazette Number 125 of 2004, an additional State Gazette Number 4437);3. Act No. 18 of 2009 about animal husbandry and animal health (State Gazette Number 84 in 2009, State Gazette Supplementary No. 5015);4. Government Regulation number 16 in 1977 about the livestock business (State Gazette number 21 in 1977, an additional State Gazette Number 3102);5. Government Regulation Number 102 of 2000 about National Standards (State Gazette Number 299 in 2000, State Gazette Supplementary No. 4020);6. Government Regulation Number 38 in 2007 about Government Affairs Divisions between the Government, the Government of The Province and Regional District/city Governments (State Gazette Number 82 in 2007, an additional State Gazette Number 4737);7. Government Regulation No. 48 in 2011 on the genetic resources of animals and Livestock Perbibitan (State Gazette Number 123 in 2011, State Gazette Supplementary No. 5260);8. Presidential regulation Number 47 in 2009 about the formation and organization of the Ministries;9. Presidential regulation Number 24 of 2010 about the position. Tasks, and functions of the Ministries as well as the Organization, duties, and functions of the Echelon I Ministries;10. Presidential Decree No. 84/P in 2009 about the formation of Cabinet Unity Indonsia II period 2009 to 2014 and the appointment of a Minister of State;11. the decision of the Minister of agriculture No. 404/Kpts/OT. 210/6/2002 regarding guidelines for licensing and registration of Farm Businesses;12. Regulation of the Minister of agriculture No. 58/Permentan/OT. 140/8/2007 on the implementation of the national system of Standardization in the field of agriculture;13. the regulation of the Minister of agriculture the number 61/OT Permentan/140/1072010tentang organization and The work of the Ministry of agriculture.14. Regulation of the Minister of agriculture Nomor75/Permentan/OT. 140/11/2011 product certification Agency of Agriculture; and15. Regulation of the Minister of agriculture number 19/Permentan/OT. 140/3/2012 about the requirements of quality Seeds, seeds, Livestock and animal genetic resources.DECIDED:Set: TECHNICAL GUIDE CERTIFICATE WORTH LIVESTOCK BREEDSArticle 1Technical Guide Certificate Worth Livestock Breeds, as noted in the Appendix, are part of the integral part of this decision.Article 2Technical Guide Certificate Worth Livestock Breeds referred to in article 1 a reference to the service centre and carry out the functions of animal husbandry province/district/cities in the implementation of certificate issuance viable livestock breeds.Article 3This decision took effect since the date specified.Established: In JakartaOn: 06 March 2013DIRECTOR GENERAL OF ANIMAL HUSBANDRY AND ANIMAL HEALTH,A COPY of this regulation is submitted to the Designation:1. The Inspector-General of the Ministry of agriculture;2. the Secretary of the Directorate General of livestock and animal health;3. The scope of the Director of the Directorate General of livestock and animal health.Annex: decisions of the Director General of animal husbandry and animal health Number: 88/Kpts/PD. 420/F/03/2013 date: 06 March 2013TECHNICAL CERTIFICATE INSTRUCTIONS LA YAK BREEDS OF CATTLECHAPTER IINTRODUCTIONA. BackgroundLivestock breeds is one of the important and strategic means to improve production and the quality of results in the provision of food origin cattle which has competitiveness. At this time, the availability of livestock breeds in terms of both mutunya are still not optimal, so the need for increased efforts in meeting the demand for seed of cattle according to Standard National Indonesia (SNI) or the Minimal technical requirements (PTM).Act No. 18 of 2009 about animal husbandry and animal health mengamanahkan on article 13 paragraph (4) every seed/seedlings in circulation required to have certificates that contain the seeds viable information on genealogy and characteristics of particular excellence and subsection (5) a certificate issued by an accredited certification agency or designated by the Minister of agriculture. At present, the certification institution has existed in the Directorate General of livestock and animal health that is product certification Agencies (LSPro) seeds and Livestock Breeds. In carrying out the certification, LSPro seeds and Livestock Breeds judging the suitability of products based on a quality management system according to ISO 9001: 2008 and SNI.Current conditions indicate not all businessmen are able to meet the requirements for its products to mensertifikasikan LSPro. This is because not all the trade carried out the production process refers to Good Breeding Practices (GBP) with a quality management system according to ISO 9001: 2008. While on the other hand, society needs the appropriate seed standards will be progressively increased.On the basis of this, then the necessary steps by seeking the issuance of Certificate Worth Livestock Breeds. These affidavits are published after judging the suitability of products for livestock breeds against standard (SNI/PTM Standard areas) have been there. Hopefully the affidavits can be the beginning of the certification process, after going through formation of businessmen towards the nursery continuously.Therefore, in order for the issuance of the Certificate Eligible Livestock Breeds can be implemented effectively, targeted and sustainable in order to increase the quality of seedlings, then need to set the technical Certificate Instructions Worth of livestock BreedsB. purpose and Objectives1. PurposeReferring to the Technical Instructions ruled Affidavits Livestock Breeds this is Worthy as a reference for The provinces/Counties/cities in performing Certificate Issuance Viable Livestock Breeds;2. PurposeThe purpose of the Technical Instructions ruled Affidavits Deserves this Cattle Breeds to give a guarantee that the cattle have been written that complies with the standard (SNI/PTM/standard Regions) that have been set.C. Scope.The scope of which is set out in the technical instructions include:1. Implementation (object, ownership, executor, team evaluator)2. The procedures for the implementation and supervision of SKLB publishingD. UnderstandingIn this manual are:1. Certificate Worth Livestock Breeds is a letter outlining the suitability of the cattle against standard (SNI/PTM/standard Regions) to clump/strain of cattle that have been assigned or removed;2. Determination of clumps or strain is the recognition of the Government against SDG Animal that has existed in an area source of seeds are hereditary cultivated breeders and belong to the public;3. Release of clumps or strain the State Prize was carried out by the Government against a clump or a new strain breeding in domestic results or the results of the introduction that can be disseminated.4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.5. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk latacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.6. Standar daerah adalah adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh dinas.7. Penilaian adalah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk memberikan jaminan mutu bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan standar yang diacu.8. Pengawas bibit ternak yang selanjutnya disingkat Wasbitnak adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak.9. Tim Penilai adalah kelompok kerja yang terdiri dari pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, atau petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan memiliki kompetensi dibidang pembibitan dan reproduksi.10. Ternak layak bibit adalah ternak yang telah memenuhi kesesuaian standar (SNI/PTM/Standar Daerah);11. Peternak adalah perorangan warga negara Ind

Hasil (Inggris) 2:

DECISION OF THE
DIRECTOR GENERAL OF LIVESTOCK AND ANIMAL HEALTH
NUMBER: 88 / Kpts / PD.420 / F / 03/2013
ON TECHNICAL GUIDELINES FOR BREEDING CATTLE WORTH CERTIFICATE BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY THE DIRECTOR GENERAL OF LIVESTOCK, Considering: a. that in order to guarantee the quality of breeding stock in circulation should be equipped with a certificate of conformity to standards containing the form of a Certificate of Eligible Seed Livestock; b. that the implementation of the issuance of the Certificate Worth Livestock Germs conducted by the Department of Provincial / District / City; c. that in order for the implementation of the issuance of the Certificate of Eligible Livestock Germs more focused, it is deemed necessary to stipulate a Technical Guide Certificate Worth Livestock Germs with the Director General of Animal Husbandry and Animal Health. Given: 1. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (State Gazette of 1999 Number 42 Additional State Gazette No. 3821); 2. Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government (State Gazette of 2004 No. 125, State Gazette No. 4437); 3. Law Number 18 Year 2009 on Animal Husbandry and Animal Health (State Gazette of 2009 No. 84, Additional State Gazette No. 5015); 4. Government Regulation No. 16 Year 1977 on Livestock Enterprises (State Gazette of 1977 number 21, Supplement to State Gazette No. 3102); 5. Government Regulation No. 102 of 2000 regarding National Standardization (State Gazette of 2000 No. 299, State Gazette No. 4020); 6. Government Regulation No. 38 Year 2007 regarding Division of Government Affairs between the Government, Provincial Government and Regional Government of Regency / Municipality (State Gazette of 2007 Number 82, Additional State Gazette No. 4737); 7. Government Regulation No. 48 Year 2011 on Animal Genetic Resources and Livestock Breeding (State Gazette Year 2011 Number 123, Supplementary State Gazette No. 5260); 8. Presidential Regulation No. 47 Year 2009 on the Establishment and Organization of State Ministries; 9. Presidential Regulation No. 24 Year 2010 concerning Position. Duties and Functions of the Ministry of State and the arrangement of the Organization, Duties and Functions of Echelon of State Ministries; 10. Presidential Decree Number 84 / P Year 2009 on Cabinet Formation Unite II Indonsia the period 2009 through 2014 and the appointment of the Minister of State; 11. Agriculture Decree No. 404 / Kpts / OT.210 / 6/2002 on Guidelines for Licensing and Registration of Livestock enterprises; 12. Regulation of the Minister of Agriculture Number 58 / Permentan / OT. 140/8/2007 on the Implementation of the National Standardization System in the field of Agriculture; 13. Regulation of the Minister of Agriculture No. 61 / Permentan / OT.140 / 1072010tentang Organization and Administration of the Ministry of Agriculture. 14. Regulation of the Minister of Agriculture Nomor75 / Permentan / OT. 140/11/2011 on Product Certification Body in Agriculture; and 15. Regulation of the Minister of Agriculture No. 19 / Permentan / OT. 140/3/2012 on Quality Requirements Seed, Seed Livestock and Animal Genetic Resources. DECIDED: To stipulate: TECHNICAL GUIDE CERTIFICATE WORTH BREEDING CATTLE Article 1 of Directive Technical Certificate Worth Livestock Germs, as listed in the Annex, is an integral part of this decision. Article 2 of Directive Technical Certificate Worth Livestock Seed referred to in Article 1 is a reference for the center and the services that carry out functions of livestock provinces / districts / cities in the implementation of the issuance of a certificate worth calves. Article 3 This Decision shall take effect from the date set . Stipulated in Jakarta On: March 6, 2013 DIRECTOR GENERAL OF LIVESTOCK AND ANIMAL HEALTH, COPIES of this Regulation submitted to Dear: 1. Inspector General of the Ministry of Agriculture; 2. Secretary of the Directorate General of Livestock and Animal Health; 3. The Director of the scope of the Directorate General of Livestock and Animal Health. Attachment: Decision of the Director General of Animal Husbandry and Health No. 88 / Kpts / PD.420 / F / 03/2013 Date: March 6, 2013 TECHNICAL GUIDE CERTIFICATE LA YAK BREEDING CATTLE CHAPTER I INTRODUCTION A. Background Seeds of livestock is one of the important and strategic tool to improve the production and quality of the food supply of competitive livestock origin. At this time, the availability of calves both in quantity and quality is still not optimal, so periu made ​​efforts to meet the increase in demand for breeding stock Indonesian National Standard (SNI) or the Minimum Technical Requirements (PTM). Law Number 18 Year 2009 on Ranch and Animal Health mandated in Article 13 Paragraph (4) of each seed / seedlings must have a certificate of outstanding worth of seeds containing information on genealogy and characteristics of particular excellence and Subsection (5) Certificates issued by a certification body accredited or designated by the Minister of Agriculture , Currently, the certification body has been in the Directorate General of Livestock and Animal Health, namely the Product Certification Institution (LS Pro) Seeds and Seedlings Livestock. In carrying out the certification, LSPro Seeds and Seedlings Livestock assess the suitability of the product is based on a quality management system according to ISO 9001: 2008 and ISO. Current conditions indicate that not all businesses can meet the requirements for certifying products to IPC. This is due not all businesses to implement production process refers to the Good Breeding Practices (GBP) with a quality management system according to ISO 9001: 2008. While on the other hand, the community needs to be standards-compliant seed increase. On the basis of this, the necessary steps to seek the issuance of a Certificate of Eligible Seed Livestock. The certificate is issued after assessing the suitability of the products of breeding stock to a standard (ISO / PTM Regional Standards) that already exist. Expected certificate can be the beginning of the certification process, after going through the fostering of business operators towards breeding continuously. Therefore, in order that the issuance of the Certificate of Eligible Livestock Germs can be carried out effectively, focused and sustainable in order to improve the quality of seeds, then Guidelines need to be set Technical Certificate Worth Livestock Seed B. Purpose and Objective 1. Mean mean the enactment of the Technical Instructions Certificate Worth Livestock Germs are as a reference for the Office of the Provincial / District / City in issuing the Certificate of Eligible Seed Livestock; 2. The purpose of the enactment of the Technical Instructions Purpose Certificate Worth Livestock Germs have to provide a written guarantee that the animal has been in accordance with the standard (ISO / PTM / Regional Standards) has been determined. C. Scope. The scope set out in the technical guidance includes: 1. Implementation (object, property, executor, the assessment team) 2. The procedure for the issuance and monitoring the implementation of SKLB D. Understanding This document is intended to: 1. Certificate Worth Livestock Seed is a letter that explains the suitability of livestock against the standard (ISO / PTM / Regional Standards) to clump / lines of cattle that have been assigned or released; 2. Determination clumps or strain is government recognition of SDG Animals that have been present in an area source of seeds that farmers cultivated hereditary and belongs to the community; 3. The release of clumps or strain is the state award by the government of a clump or a new strain of breeding work in the country or the results can be disseminated introductions. 4. Indonesian National Standard hereinafter called SNI is a technical specification or something standardized including the procedures and methods which is based on a consensus of all parties concerned with the terms and conditions of safety, security, health, environment, development of science and technology, and experience, development the present and the future to benefit the maximum set by the National Standardization Agency and applied nationally. 5. Technical Requirements Minimum hereinafter referred PTM is the lowest limit of the technical specification or something standardized including latacara and method which is based on a consensus of all parties concerned with the terms and conditions of safety, security, health, environmental and / or economic considerations, the development of science knowledge and technology and experience, development of the present and the future to benefit the maximum set by the Minister of Agriculture. 6. The standard is the area is the lowest limit of the technical specification or something standardized including the procedures and methods which is based on a consensus of all parties concerned with the terms and conditions of safety, security, health, environmental and / or economic considerations, the development of science and technology and experience, development of the present and the future to benefit the maximum set by the department. 7. Assessment is an ongoing series of activities to provide quality assurance that the products produced in accordance with the requirements of the referenced standard. 8. Supervisory calves hereinafter abbreviated Wasbitnak are civil servants who were given the task, responsibility, authority and full rights to conduct surveillance activities calves. 9. Assessment Team is a working group composed of supervisors Seed Livestock and Veterinary Medical paravet, or officers appointed and confirmed by the Head of the Provincial / District / City and have competence in the field of breeding and reproduction. 10. Livestock is cattle worth of seeds that have met the suitability standard (ISO / PTM / Regional Standards); 11. Rancher is an individual citizen Ind