Penelitian ini bertujuan untuk meng

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas kedudukan Walikota Palembang periode 2013-2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 13.16-5050 Tentang pemberhentian Harnojoyo sebagai Pelaksana tugas Walikota Palembang dan mengangkatnya sebagai Walikota definitif menggantikan pasangannya Romi Herton yang menjadi terpidana padahal pasangan Romi-Harno sebelumnya telah dimakzulkan oleh Keputusan DPRD Kota Palembang No. 6 Tahun 2014, dan telah dikabulkan Mahkamah Agung melalui Putusan No.04 P/KHS/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approech), guna melihat penerapan hukum dalam praktik yang dipengaruhi penafsiran, analogi, serta tekanan sosial, politik yang melingkupinya. Hasil penelitian bahwa Secara administratif pelantikan Harnojoyo telah sesuai prosedur, namun jika ditinjau dari sisi yuridis maka Surat Keputusan Mendagri tentang pelantikan Harnodjoyo bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial dan mengikat secara hukum. Sehingga legalitas kedudukan Walikota Palembang hanya berdasarkan administrasi tetapi tidak memiliki legalitas secara hukum.


Kata Kunci: Legalitas, Kedudukan, Pemakzulan.

Hasil (Inggris) 2:

This study aims to determine the legality of the position of the Mayor of Palembang 2013-2018 period appointed under Decree No. 13.16-5050 On the dismissal of Interior Minister Harnojoyo as Executive Mayor of Palembang and lifting duties as mayor definitively replace his partner Romi Herton which to convict when the couple had previously Romi-Harno impeached by parliament Decision No. Palembang 6 In 2014, the Supreme Court and has been granted through Decision No.04 P / KHS / 2014. This study uses a case-based approach (case approech), in order to see the application of the law in practice is influenced interpretation, analogy, and social pressures, politics that surrounded him. The results of the research that has been administratively inauguration Harnojoyo according to the procedure, but when viewed from the side of the juridical Decree of the Minister of Internal Affairs of the inauguration Harnodjoyo contrary to a Supreme Court ruling that is eksekutorial and legally binding. So that the legality of the position of Mayor of Palembang only by the administration but does not have a legal legally.


Keywords: Legality, Position, Impeachment.