Sebanyak 177 orang calon haji Indon

Sebanyak 177 orang calon haji Indonesia yang ditahan oleh Imigrasi Filipina karena menggunakan dokumen palsu kemungkinan besar adalah korban penipuan kelompok sindikat, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Para calon jemaah haji Indonesia itu ditahan pada Jumat (19/08) di bandar udara Manila, Filipina, karena terbukti menggunakan paspor Filipina untuk berangkat naik haji dari negara tersebut.

Diduga kuat mereka menggunakan dokumen paspor Filipina karena terbatasnya kuota haji Indonesia, sementara masih banyak kuota haji yang tersisa di Filipina.

"Mungkin ditipulah atau dikasih jalan yang tidak dipahami oleh (agen) travel atau orang-orang yang menjanjikan untuk naik haji dengan mudah," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan, Minggu (21/08).
Sering terjadi?
Image caption Walaupun menyebut tindakan 177 orang calon jemaah haji Indonesia itu "menyalahi" aturan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang yang memberangkatkan mereka ke Filipina.

Pemerintah Indonesia dan Filipina sejauh ini terus berkoordinasi untuk mencari tahu pihak yang memberangkatkan 177 orang calon jemaah haji asal Sulawesi Selatan dan sekitarnya ke Filipina, kata Duta besar Indonesia untuk Filipina, Johnny Lumintang.

"Ada (agen) travel yang membawa mereka ke Filipina. Sebelum berangkat (ke Manila), mereka sudah membawa paspor Filipina. Sedang diselidiki (siapa yang mengirimkannya)," kata Johnny Lumintang kepada BBC Indonesia, Minggu (21/08) malam.
Image copyright AP Image caption Penggunaan paspor negara lain - terutama Filipina, Thailand dan Vietnam - untuk menunaikan ibadah haji sudah sering dilakukan oleh WNI karena terbatasnya kuota ibadah haji

Diduga kuat praktek penggunaan paspor negara lain -terutama Filipina, Thailand dan Vietnam- untuk menunaikan ibadah haji sudah sering dilakukan oleh WNI karena terbatasnya kuota ibadah haji, kata seorang pengurus ormas Islam.

"Itu sudah sering terjadi, sudah sejak lama. Ada misalnya travel-travel biro yang bisa memberangkatkan orang. Saya kira itu jaringan," kata Agus Sunyoto, salah-seorang pimpinan Nahdlatul Ulama, Minggu.

"Saya saat naik haji tahun 2001, bertemu satu keluarga jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Thailand," ungkapnya.
Minta dibebaskan

Pemerintah Indonesia meyakini 177 orang calon haji Indonesia itu adalah korban penipuan, sehingga pemerintah Filipina diminta untuk membebaskannya.

"Kita sedang berusaha besok (Senin), mereka bisa dipindahkan ke KBRI. Kita juga melakukan proses untuk mengembalikannya ke Indonesia," kata Dubes Indonesia untuk Filipina, Johnny Lumintang.

Walaupun menyebut tindakan 177 orang calon jemaah haji Indonesia itu 'menyalahi' aturan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang yang memberangkatkan mereka ke Filipina.

"Tentu (yang bersalah) adalah yang mengaturnya. Mereka (calon jemaah haji) adalah korban. Mereka tidak tahu," kata Kalla.
Image copyright AP Image caption Pemerintah Indonesia meyakini 177 orang calon haji Indonesia itu adalah korban penipuan, sehingga pemerintah Filipina diminta untuk membebaskannya.

Jusuf Kalla mengakui pembatasan bagi kuota haji Indonesia adalah penyebab utama kemunculan kasus-kasus seperti ini.

Di sejumlah daerah, ada warga Indonesia harus menunggu hingga 20 tahun untuk mendapatkan kesempatan naik haji.

"Pasti ada yang tidak sabar menunggu, (lalu) mencari jalan untuk naik haji. Caranya itu, ya, ke Filipina, yang kuotanya tidak dipakai. Tapi otomatis harus pakai paspor Filipina. Ini salah," papar Kalla.

Pada 2016, kuota haji Indonesia dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi maksimal 168,000 orang, turun dibandingkan pada 2011 lalu yaitu sebesar 221,000.

Pemerintah Arab Saudi menurunkan kuota haji pada 2016 diduga terkait perluasan komplek Masjidil Haram di kota suci Mekkah.

Sampai pukul 20.00 WIB, Minggu (19/08), BBC Indonesia sudah berupaya menghubungi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Abdul Djamil, melalui telepon genggamnya, namun belum mendapat tanggapan.

Hasil (Inggris) 2:

A total of 177 Indonesian pilgrims who were detained by the Philippine Immigration for using false documents likely the victim of fraud syndicate group, said Vice President Jusuf Kalla.

The prospective pilgrims Indonesia was arrested on Friday (19/08) at the airport of Manila, Philippines, because it proved a Philippine passport to go on a pilgrimage from the country.

Allegedly they use documents Philippine passport because of the limited quota of Hajj Indonesia, while there are still many quota Hajj is left in the Philippines.

"Maybe ditipulah or given the way that is not understood by the (agent) travel or those that promise to pilgrimage with ease, "said Vice President Jusuf Kalla told reporters on Sunday (08/21).
it often happens?
Image caption Although the call action 177 prospective pilgrims Indonesia was" violated "rule, Vice President Jusuf Kalla said to be responsible are those who dispatch them to the Philippines,

Indonesia and the Philippines have so far continued to coordinate to find out the dispatcher that 177 prospective pilgrims from South Sulawesi and surrounding areas to the Philippines, said Indonesia's ambassador to the Philippines, Johnny Lumintang.

"There (agent) travel that took them to the Philippines. Before leaving (to Manila), they've brought Philippine passport. Being investigated (who sent it), "said Johnny Lumintang told BBC Indonesia, Sunday (21/08) night.
Image copyright AP Image caption use of passports of other countries - especially the Philippines, Thailand and Vietnam - to perform the pilgrimage is often done by citizen because of the limited quota of Hajj

Allegedly practice of using passports of other countries -especially the Philippines, Thailand and Vietnam to perform the pilgrimage is often done by a citizen because of the limited quota of Hajj, said a board of Islamic organizations.

"It is often the case, has long , There is for example travel-travel agency that can dispatch people. I think that the network, "said Agus Sunyoto, one-a leader of Nahdlatul Ulama, on Sunday.

" I am currently on a pilgrimage in 2001, met the family of Indonesian pilgrims departing from Thailand, "he said.
Ask freed

Indonesian government believes 177 people pilgrim Indonesia was the victim of fraud, so that the Philippine government asked for his release.

"We are trying tomorrow (Monday), they can be transferred to the Embassy. We also undertake the process to return to Indonesia, "said Indonesian Ambassador to the Philippines, Johnny Lumintang.

Although called the move 177 prospective pilgrims Indonesia was 'violated' rule, Vice President Jusuf Kalla said to be responsible are those who dispatch them to the Philippines.

"Of course (the guilty) is set. They (prospective pilgrims) was a victim. They do not know, "said Kalla.
Image copyright AP Image caption The Indonesian government believes 177 people pilgrim Indonesia was a victim of fraud, so that the Philippine government asked for his release.

Jusuf Kalla admitted restrictions to the quota of Hajj Indonesia is the main cause of occurrence of cases like this .

In some areas, there are Indonesian citizens had to wait 20 years to get a chance pilgrimage.

"there are impatiently awaiting, (and) looking for a way to pilgrimage. The trick was, yes, to the Philippines, the quota is not used. But should automatically use Philippine passport. This is wrong, "said Kalla.

In 2016, the quota for Indonesian pilgrims are restricted by the government of Saudi Arabia up to 168,000 people, lower than in 2011 and that is equal to 221.000.

The Saudi Arabian government to lower the quota haj in 2016 allegedly related to the expanding complex of the Grand Mosque in the holy city of Mecca.

until 20:00 pm, Sunday (08/19), BBC Indonesia has attempted to contact the Director General of Hajj and Umrah, Abdul Djamil, via cell phone, but has not received a response.