PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONES

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan
jaminan kesehatan nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang …
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN KESEHATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29),
diubah sebagai berikut:
1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1A
BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik
yang bertanggung jawab kepada

Hasil (Inggris) 1:

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAThe NUMBER 111 by 2013ABOUTCHANGES to the PRESIDENTIAL REGULATION No. 12 by 2013ABOUT HEALTH COVERAGEWITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTYTHE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,Considering: a. that some provisions in the regulations of the PresidentNo. 12 2013 on health coverageneed to be adapted to the needs of organizingnational health coverage;b. that based on considerations asreferred to in letter a, the need to establish RegulationsPresident about the changes to the regulation of the PresidentNo. 12 2013 of health coverage;Remember: 1. Article 4 paragraph (1) of the Constitution of the Republic ofIndonesia in 1945;2. Act No. 40 of 2004 on the systemNational Social Security (State Gazette Of The RepublicIndonesia's 2004 Number 150, additionalThe State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4456);3. The laws ...- 2 -3. Law Number 24 year 2011 about the AgencyOrganizers Of The Social Security (State GazetteThe Republic of Indonesia Number 116 in 2011, an additionalThe State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5256);4. Presidential Regulation No. 12 2013 aboutHealth Coverage (State Gazette Of The Republic OfIndonesia by 2013 the number 29);DECIDED:Set: PRESIDENTIAL REGULATION CONCERNING CHANGES To ThePRESIDENTIAL REGULATION No. 12 by 2013ABOUT HEALTH COVERAGE.Article ISome provisions in the regulations of the President no. 12About health coverage by 2013 (GazetteNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29),diubah sebagai berikut:1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu)pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 1ABPJS Kesehatan merupakan badan hukum publikyang bertanggung jawab kepada